Pantau - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyatakan keprihatinannya atas minimnya alokasi anggaran untuk layanan kesehatan dasar, khususnya program vaksin HPV, yang dinilai luput dari prioritas dalam rencana anggaran Kementerian Kesehatan tahun mendatang.
Kritik terhadap Prioritas Anggaran Kementerian Kesehatan
Charles menyampaikan bahwa sejumlah program kesehatan penting belum mendapat porsi anggaran yang memadai, termasuk vaksinasi HPV yang sebelumnya sempat menjadi perhatian utama pemerintah.
"Jujur saya juga terkejut dan prihatin. Beberapa layanan yang sangat mendasar ternyata belum dianggarkan. Padahal seharusnya sudah masuk dan diprioritaskan dalam anggaran tambahan," ungkapnya.
Ia mempertanyakan perubahan arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang tidak lagi menempatkan program vaksin HPV sebagai prioritas.
"Saya kok jadi agak heran dan bingung. Prioritasnya Pak Menteri kok sepertinya berubah? Apakah ada perbedaan prioritas sekarang?" ia mempertanyakan.
Menurut Charles, kelalaian dalam menganggarkan program vaksin HPV berpotensi melemahkan upaya pencegahan kanker serviks yang selama ini telah dibangun secara bertahap.
Sorotan terhadap Isu Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Selain soal vaksin HPV, Charles juga menyoroti penambahan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dianggap berpotensi memicu keresahan publik.
Penambahan anggaran tersebut, menurutnya, telah memunculkan spekulasi soal kemungkinan kenaikan iuran BPJS di tengah situasi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
"Di luar sana sudah mulai ramai, Pak, terkait dengan informasi kenaikan iuran BPJS. Dari Kementerian Keuangan sendiri masih simpang siur, ada yang bilang naik, ada yang bilang belum. Kalau melihat penambahan anggaran ini, bisa saja memang ada kenaikan iuran," ungkap Charles.
Ia mengingatkan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berdampak langsung pada kondisi keuangan masyarakat.
"Frustrasi publik sudah menumpuk dalam beberapa bulan terakhir. Saya harap pemerintah mempertimbangkan dengan serius. Kalau memang iuran naik, maka jumlah penerima bantuan harus ditambah agar rakyat kecil tidak makin terbebani," tegasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
