Pantau - Ratusan mahasiswa dari Universitas Padjadjaran (Unpad) menggelar unjuk rasa di depan Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 5 September 2025, untuk mendesak pemerintah memenuhi tenggat waktu atas tuntutan 17+8 yang telah diajukan oleh rakyat Indonesia melalui gerakan Indonesia Berbenah.
Aksi ini berlangsung dalam suasana damai dengan tema Piknik Nasional Rakyat, yang mengusung semangat kolektif dan keterlibatan publik secara luas.
"Kami di sini berangkat dari Jatinangor, mengundang seluruh rakyat Indonesia, kawan-kawan dari Jakarta, dan kawan-kawan dari masyarakat sipil, kita bersenang-senang di sini dan menuntut pertanggungjawaban," ujar Wakil Ketua BEM Unpad, Ezra.
Tuntutan 17+8 dan Ketidakpuasan atas Respons Pemerintah
Tuntutan 17+8 terbagi menjadi dua bagian: 17 tuntutan yang harus dipenuhi pemerintah paling lambat 5 September 2025, dan 8 tuntutan tambahan dengan tenggat waktu hingga 31 Agustus 2026.
Beberapa poin penting dalam tuntutan tersebut meliputi:
- Pengusutan kasus kekerasan selama demonstrasi 28–30 Agustus 2025
- Pembebasan demonstran yang dikriminalisasi
- Penghentian kekerasan oleh aparat
- Pencabutan wacana tunjangan DPR
- Reformasi lembaga negara
- Pengesahan RUU Perampasan Aset
Ezra menyoroti minimnya kemajuan setelah audiensi yang dilakukan antara Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR, Andre Rosiade, dengan perwakilan mahasiswa dan organisasi sipil pada 3 September 2025.
"Kita merasakan ada kemunduran. Contohnya, represifitas yang masih terjadi, itu kan kemunduran. Itu adalah salah satu poin-poin tuntutan," ungkapnya.
Seruan Moral dan Kemanusiaan
Dalam aksi tersebut, massa menuntut pertanggungjawaban atas korban meninggal dan luka-luka dalam unjuk rasa 28–29 Agustus 2025, dan menyatakan bahwa permintaan maaf yang telah disampaikan pemerintah belum layak diterima.
"Harapannya, hari ini adalah deadline dari tuntutan tanggal 5 September, ada progresifitas yang dikeluarkan dari pemerintah untuk memenuhi tuntutan masyarakat," tegas Ezra.
Ia juga menekankan pentingnya penghentian tindakan represif dan tekanan berlebihan terhadap masyarakat, serta menyerukan agar aparat memperlakukan rakyat dengan pendekatan yang empatik dan bermoral.
Mahasiswa menutup aksi dengan pesan kuat tentang pentingnya keadilan sosial dan penegakan nilai kemanusiaan sebagai landasan demokrasi yang sehat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
