Pantau - Demokrasi Indonesia tengah berada pada titik krusial setelah melewati perjalanan panjang reformasi politik dan tata kelola negara, yang tidak lagi cukup hanya diukur dari pemilu, tetapi dari bagaimana rakyat dilibatkan dalam setiap keputusan strategis, termasuk dalam penganggaran negara.
Salah satu wacana reformasi yang mengemuka adalah mengubah mekanisme penganggaran dari sistem elitis menjadi sistem yang terbuka, inklusif, dan partisipatif demi kepentingan publik yang lebih luas.
Posisi Ganda DPR dalam Hak Budget dan Potensi Konflik Kepentingan
Hak budget yang dimiliki DPR selama ini merupakan elemen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif.
Secara teori, hak ini mencegah monopoli kekuasaan dalam pengambilan keputusan anggaran negara.
Namun dalam praktiknya, DPR berada dalam posisi ganda sebagai pengawas kebijakan sekaligus penentu alokasi anggaran, yang justru memunculkan potensi konflik kepentingan.
Situasi ini kerap membuat penyusunan anggaran menjadi ajang kompromi politik yang tidak transparan dan sering tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat secara nyata.
Gagasan Reformasi: Hapus Hak Budget, Fokuskan DPR pada Fungsi Pengawasan
Wacana reformasi mengusulkan penghapusan hak budget DPR agar lembaga ini dapat kembali pada fungsi utamanya sebagai penyambung aspirasi rakyat dan pengawas kebijakan publik.
"Menghapus hak budget DPR bukanlah bentuk pelemahan lembaga legislatif, melainkan langkah untuk mengembalikan fokus DPR pada peran strategisnya sebagai penyambung aspirasi rakyat dan pengawas kebijakan publik."
Dengan tidak terlibat langsung dalam pembagian anggaran, DPR bisa menjalankan fungsi check and balance tanpa dibebani oleh potensi konflik kepentingan.
Mendorong Penganggaran Partisipatif Sebagai Solusi Baru
Penghapusan hak budget DPR perlu diiringi dengan penerapan sistem participatory budgeting atau penganggaran partisipatif.
Dalam sistem ini, pemerintah membangun dialog langsung dengan masyarakat untuk menyusun prioritas anggaran berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.
"Rakyat tidak lagi menjadi objek kebijakan semata, melainkan subjek yang ikut menentukan arah pembangunan."
Contohnya, ketika ingin menangani kawasan kumuh atau membangun fasilitas kesehatan, warga setempat harus dilibatkan sejak tahap perencanaan.
Hasilnya, anggaran menjadi lebih tepat sasaran, meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan, serta membuat proses pengambilan keputusan lebih transparan dan akuntabel.
Contoh Sukses dan Relevansi Bagi Indonesia
Kota Porto Alegre di Brasil telah menjadi pelopor penganggaran partisipatif sejak 1989.
Dengan sistem ini, masyarakat menentukan sendiri prioritas anggaran kota melalui musyawarah publik.
Dampaknya sangat nyata: pelayanan publik meningkat, ketimpangan sosial menurun, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat signifikan.
Indonesia diyakini dapat mengadopsi pendekatan serupa, dengan menyesuaikannya pada konteks sosial, ekonomi, dan budaya lokal.
Peran Strategis DPR dalam Model Demokrasi Baru
DPR tetap memegang peran penting sebagai pengawas anggaran, tetapi dengan pendekatan baru yang berbasis aspirasi masyarakat.
"DPR memastikan proses dialog publik berjalan transparan, mendorong akuntabilitas pemerintah, dan memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat."
Dengan demikian, fungsi DPR menjadi lebih strategis karena pengawasan dilakukan atas dasar kebutuhan rakyat, bukan hasil lobi politik.
Demokrasi yang Hidup Dimulai dari Akses Publik Terhadap Anggaran
Penganggaran partisipatif membuka ruang demokrasi yang lebih nyata bagi publik dalam proses pengambilan keputusan.
"Demokrasi menjadi lebih hidup ketika rakyat benar-benar dilibatkan dalam menentukan arah pembangunan."
Sistem ini juga membangun kesadaran kolektif, memperkuat solidaritas sosial, dan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga negara.
Komitmen Bersama Menuju Tata Kelola yang Inklusif
Untuk mewujudkan penganggaran partisipatif, semua pihak perlu berkomitmen.
Pemerintah harus menyiapkan infrastruktur partisipasi seperti forum musyawarah publik, kanal digital interaktif, dan sistem informasi anggaran yang terbuka.
DPR harus menjadi pengawas independen yang mendahulukan kepentingan rakyat.
Masyarakat sipil, akademisi, dan media memegang peran penting dalam menjaga transparansi, mendorong diskusi publik, dan memastikan akuntabilitas dijalankan.
Saatnya Mengembalikan Kedaulatan Anggaran kepada Rakyat
Reformasi hak budget dan penerapan penganggaran partisipatif adalah langkah nyata untuk membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif.
"Menghapus hak budget DPR dan menggantinya dengan sistem penganggaran partisipatif adalah langkah nyata untuk memastikan kebijakan negara benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi publik."
Demokrasi bukan semata soal pemilu, melainkan keterlibatan rakyat dalam seluruh proses pengambilan keputusan.
Sudah saatnya demokrasi dimaknai sebagai ruang kolaborasi, bukan hanya kontestasi kekuasaan.
Pengembalian kedaulatan anggaran kepada rakyat adalah amanat konstitusi bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Reformasi ini merupakan momentum penting menuju demokrasi yang lebih matang, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Pembangunan bangsa harus dijalankan atas dasar suara rakyat, bukan hasil transaksi elite.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
