Pantau - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah (pemda) dalam pengelolaan anggaran melalui penerapan sistem berbasis data dan mekanisme penghargaan serta sanksi.
Pengawasan Diperketat Lewat SIPD dan Tim Khusus
Tito menjelaskan bahwa evaluasi kinerja pemda akan dilakukan secara berkala menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang menyajikan data realisasi pendapatan dan belanja daerah secara real-time.
"Saya bisa memantau mana pemda yang pendapatannya tinggi dan belanjanya tinggi. Itu artinya roda ekonomi di daerahnya berputar," ungkapnya.
Sebagai bentuk pengawasan lebih lanjut, Tito membentuk tim khusus dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang akan diterjunkan langsung ke daerah-daerah.
Tim ini dibagi menjadi tiga wilayah besar, yaitu Jawa dan Sumatera di bawah pengawasan Wakil Mendagri Bima Arya, Kalimantan dan Sulawesi di bawah Akhmad Wiyagus, serta Indonesia Timur di bawah Ribka Haluk.
"Sekarang saya punya tiga wakil menteri, jadi lebih mudah untuk mengawasi. Kalau ada daerah yang kinerjanya buruk, segera didatangi. Yang baik akan kami beri penghargaan," ia mengungkapkan.
Transparansi dan Akuntabilitas untuk Dorong Kompetisi Positif
Setiap dua pekan, Kemendagri akan mengumumkan daftar daerah dengan kinerja keuangan terbaik dan terburuk berdasarkan data SIPD.
Pengumuman dilakukan secara terbuka melalui Zoom dan disiarkan langsung di YouTube, agar publik dapat ikut memantau kinerja pemda secara transparan.
Pemda dengan pendapatan tinggi dan belanja yang seimbang akan menerima insentif sebagai bentuk penghargaan.
Sebaliknya, pemda dengan kinerja buruk akan menerima peringatan serta pendampingan khusus dari Kemendagri.
"Yang terbaik itu pendapatan tinggi dan belanja tinggi. Kalau pendapatan tinggi tapi belanja rendah, berarti programnya tidak berjalan. Kalau pendapatan rendah dan belanja tinggi, itu defisit. Sementara, kalau dua-duanya rendah, rakyat yang akan kesulitan," jelas Tito.
Langkah ini juga sejalan dengan proses pengalihan transfer keuangan daerah (TKD), yang menuntut pemda lebih mandiri dalam meningkatkan pendapatan dan menyesuaikan belanja secara seimbang.
Tito berharap sistem pengawasan ini mampu menciptakan kompetisi positif antar daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
Sinkronisasi Program Daerah dengan Visi Pemerintah Pusat
Tito juga mengimbau agar program-program daerah diselaraskan dengan program unggulan pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis, Swasembada Pangan, dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Menurutnya, program-program ini mendukung visi ekonomi Pancasila Presiden Prabowo yang menekankan peran aktif negara dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan melindungi masyarakat kecil.
"Pemerintah tidak boleh menyerahkan sepenuhnya mekanisme ekonomi kepada pasar. Negara harus hadir untuk menjaga harga dan melindungi rakyat kecil," ungkap Tito.
Melalui langkah-langkah ini, pemerintah pusat berharap seluruh pemda dapat mempercepat pembangunan, meningkatkan kinerja fiskal, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
- Penulis :
- Leon Weldrick
