Pantau - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,5 miliar untuk memperbaiki Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Polda Metro Jaya yang mengalami kerusakan akibat unjuk rasa beberapa waktu lalu.
Fokus Perbaikan pada Lift dan Fasilitas Penunjang
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Dewi Chomistriana, mengungkapkan bahwa kerusakan terparah terjadi pada bagian lift JPO.
"Ini saja yang JPO Polda (Metro Jaya) ini, karena kerusakan ringan dan yang paling berat ada lift, ini memakan biaya kurang lebih Rp3,5 miliar. Untuk yang JPO Polda saja," ungkapnya.
Selain lift, perbaikan juga mencakup elemen ringan seperti lantai, atap, dan pegangan tangan (hand railing), sehingga JPO tersebut kini sudah kembali dapat difungsikan oleh masyarakat.
Perbaikan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri PUPR Dody Hanggodo agar seluruh fasilitas publik yang terdampak segera diperbaiki dan bisa digunakan kembali secara maksimal.
Proses Bertahap dan Ditargetkan Rampung Desember 2025
Selain JPO Polda Metro Jaya, Kementerian PUPR juga melakukan perbaikan terhadap JPO Senen yang mengalami kerusakan lebih serius, terutama pada bagian struktur utama.
Anggaran perbaikan JPO Senen saat ini masih dalam proses penghitungan oleh Kementerian PUPR.
Meski perbaikan secara menyeluruh masih berlangsung, kedua JPO tersebut sudah dapat difungsikan kembali oleh masyarakat untuk aktivitas harian.
Proses perbaikan menyeluruh terhadap struktur dan fasilitas utama dilakukan secara bertahap, dengan target penyelesaian seluruh proyek pada Desember 2025.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa anggaran pemulihan infrastruktur sepenuhnya berasal dari pemerintah pusat.
AHY mengungkapkan bahwa total kerusakan infrastruktur akibat kerusuhan mencapai sekitar Rp950 miliar.
Pemerintah telah menyiapkan skema pemulihan untuk memastikan layanan publik bisa segera kembali normal.
"Kan ada biasanya anggaran untuk kedaruratan, ya kedaruratan dari situ costnya," jelas AHY.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan.
Sebagai contoh, ia menyebut Transjakarta yang langsung mengambil langkah cepat untuk kembali beroperasi usai terdampak unjuk rasa.
- Penulis :
- Aditya Yohan
