Pantau - Militer Nepal mengambil alih kekuasaan pada Selasa malam (9/9/2025) setelah gelombang protes besar menewaskan sedikitnya 20 orang dan memaksa Perdana Menteri terpilih KP Sharma Oli mengundurkan diri.
Media lokal SetoPati melaporkan bahwa militer kini beroperasi di seluruh negeri, dikerahkan untuk menegakkan hukum, menjaga ketertiban umum, mengamankan fasilitas publik, serta membebaskan tahanan yang ditahan selama aksi unjuk rasa.
Komandan militer Jenderal Ashok Raj Singdel menyerukan ketenangan dan mengimbau seluruh pihak untuk mengedepankan dialog dalam penyelesaian krisis.
"Militer bertindak untuk melindungi negara. Kami mengajak masyarakat tetap tenang dan menghindari kekerasan," ungkapnya.
Bandara Ditutup, Ratusan Luka-Luka, Presiden Siapkan Pemerintahan Baru
Situasi darurat memaksa pemerintah menutup seluruh bandara di Nepal.
Jumlah korban luka mencapai sekitar 350 orang, menurut laporan dari otoritas medis setempat.
Presiden Ramachandra Paudel telah menerima pengunduran diri KP Sharma Oli dan kini tengah bersiap membentuk pemerintahan baru di bawah koordinasi militer.
Langkah ini diambil untuk mencegah eskalasi lebih lanjut di tengah situasi yang belum sepenuhnya kondusif.
Larangan Media Sosial Picu Kerusuhan Massal
Akar krisis bermula pada Senin (8/9/2025) ketika PM Oli memberlakukan larangan penggunaan media sosial dan meminta perusahaan teknologi asing membuka kantor di Nepal.
Kebijakan ini segera memicu gelombang protes besar, terutama di ibu kota Kathmandu.
Massa menyerbu dan membakar sejumlah gedung publik, kantor partai politik, gedung parlemen, bahkan kediaman pejabat tinggi negara termasuk kantor presiden.
Meskipun larangan media sosial telah dicabut, aksi demonstrasi terus berlangsung dengan kekerasan yang meluas.
Militer menyebut pengambilalihan kekuasaan sebagai langkah darurat demi mencegah keruntuhan total struktur negara.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
