Pantau - Komisi V DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan pejabat eselon I dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Transmigrasi, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk membahas pendalaman alokasi anggaran tahun 2026 di Senayan, Jakarta, pada Selasa, 9 September 2025.
Perubahan Alokasi Anggaran dan Fokus Prioritas
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan kelanjutan dari pembahasan pagu indikatif kementerian dan lembaga mitra.
Ia menyampaikan bahwa pendalaman diperlukan agar anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pagu indikatif 2026 yang sebelumnya ditetapkan adalah Rp1,824 triliun untuk Kementerian PKP, Rp1,902 triliun untuk Kementerian Transmigrasi, dan Rp1,894 triliun untuk BMKG.
Namun, dalam nota keuangan pemerintah tahun 2026, terjadi perubahan signifikan pada alokasi anggaran, yaitu PKP sebesar Rp10,89 triliun, Transmigrasi tetap Rp1,902 triliun, dan BMKG meningkat menjadi Rp2,675 triliun.
Komisi V menyoroti program prioritas masing-masing lembaga, terutama pada sektor perumahan yang diarahkan untuk percepatan realisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Lasarus menyatakan bahwa dari total anggaran PKP sebesar Rp10,89 triliun, sekitar Rp8,9 triliun dialokasikan khusus untuk program BSPS guna mengejar target pembangunan tiga juta rumah rakyat.
Masalah Sertifikat Lahan Transmigran dan Keamanan Sistem BMKG
Komisi V juga meminta Kementerian Transmigrasi segera menyelesaikan persoalan sertifikat lahan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi di kawasan transmigrasi.
Lasarus menyoroti bahwa masih banyak warga transmigrasi belum memiliki hak atas lahan karena wilayahnya termasuk dalam kawasan tertentu, sehingga terancam kehilangan sertifikat rumah.
Sementara itu, terkait BMKG, Komisi V menekankan pentingnya pemeliharaan sistem dan peralatan deteksi dini gempa serta tsunami.
Lasarus memperingatkan agar proses pengadaan alat dilakukan secara adil dan transparan, tidak melibatkan pihak yang sama terus-menerus.
Ia menegaskan bahwa seluruh peralatan deteksi dini, terutama untuk tsunami, harus dipastikan berfungsi optimal karena menyangkut keselamatan penerbangan, pelayaran, dan masyarakat luas.
Dalam penutupan rapat, Lasarus mengingatkan pentingnya mengakomodasi seluruh masukan dari anggota DPR dalam penyusunan anggaran kementerian.
"Kalau tidak diakomodasi, ini hanya seremonial saja. Berbundel-bundel berkas kita sampaikan, berkali-kali kita rapat, tapi program jalan sendiri. Kami akan gunakan skema pengawasan secara ketat supaya ada kemitraan yang baik," ujarnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
