Pantau - Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/9/2025), dalam pertemuan empat mata yang berlangsung siang hari.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting terkait perkembangan terkini di tanah air serta kebijakan pemerintah.
"Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal, mulai dari perkembangan terkini di tanah air, hingga sejumlah program prioritas dan kebijakan pemerintah," ungkap Teddy.
Enam Poin Keputusan DPR
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menerima laporan dari Dasco mengenai enam poin kesepakatan seluruh fraksi DPR yang diumumkan pada Jumat, 5 September 2025.
Enam poin tersebut ditandatangani oleh Ketua DPR RI Puan Maharani bersama jajaran wakil ketua DPR yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Dasco merinci, poin pertama yaitu penghentian pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI sejak 31 Agustus 2025.
Poin kedua, DPR menetapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri anggota DPR RI sejak 1 September 2025, kecuali untuk menghadiri undangan kenegaraan.
Poin ketiga berupa pemangkasan tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah dilakukan evaluasi.
"Ada listrik dan biaya jasa telpon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi," ujar Dasco.
Poin keempat, anggota DPR RI yang dinonaktifkan oleh partai politik tidak akan menerima hak keuangan, termasuk gaji dan tunjangan.
Poin kelima, pimpinan DPR menindaklanjuti status nonaktif anggota DPR dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR berkoordinasi dengan mahkamah partai.
Poin keenam, DPR RI berkomitmen memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam legislasi dan kebijakan.
Program Prioritas Pemerintah
Selain laporan DPR, Presiden Prabowo juga menyinggung program prioritas pemerintah yang sebelumnya dibahas dalam rapat terbatas bersama para menteri pada Selasa, 9 September 2025.
Program tersebut mencakup pembangunan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penanaman baru kebun rakyat seluas 870.000 hektare, serta pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan revitalisasi tambak di sepanjang Pantura seluas 20.000 hektare serta modernisasi 1.000 kapal nelayan.
- Penulis :
- Shila Glorya
