Pantau - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rumah susun atau hunian vertikal merupakan solusi utama dalam mengatasi keterbatasan lahan dan kepadatan penduduk di ibu kota.
Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan DKI Jakarta, Retno Sulistyaningrum, menyebut bahwa luas wilayah Jakarta mencapai sekitar 664 kilometer persegi, namun hanya 40 persen atau sekitar 271 kilometer persegi yang dapat dimanfaatkan untuk permukiman.
"Kenapa harus rusun? Kita sudah sama-sama tahu bahwa luas Jakarta itu kurang lebih sekitar 664 kilometer persegi, untuk peruntukan hunian sesuai dengan RDTR itu sekitar 40 persen. Jadi, kalau dihitung itu sekitar 271 kilometer persegi," ungkapnya pada Jumat.
Keterbatasan Lahan dan Harga Tanah Tinggi Jadi Tantangan
Retno menambahkan bahwa dengan jumlah penduduk Jakarta yang mencapai 10,6 juta jiwa, kebutuhan rumah saat ini diperkirakan mencapai 288 ribu unit.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah tingginya harga tanah yang menyebabkan banyak warga kesulitan membeli rumah tapak.
Kondisi ini, menurutnya, dapat memicu tumbuhnya kawasan kumuh jika tidak ditangani melalui penyediaan hunian vertikal yang layak.
Retno juga menekankan pentingnya pengelolaan rumah susun secara serius agar tidak menimbulkan masalah sosial baru di masa mendatang.
"Kami punya target tahun 2027, mungkin UPRS akan meningkat menjadi BLUD. Harapannya seperti itu," ujarnya.
Fokus pada TOD dan Peningkatan Sosial Ekonomi
Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembangunan rumah susun yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik melalui pendekatan transit oriented development (TOD).
Selain itu, pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) juga dilakukan dengan memperhatikan aspek sosial ekonomi.
Beberapa proyek rusunawa yang telah dibangun antara lain:
- Rusun padat karya sebanyak 381 unit
- Rusun Rorotan IX sebanyak 484 unit
- Rusun Marunda sebanyak 288 unit
"Sosial ekonomi juga kami pikirkan, maka terbit Instruksi Gubernur Nomor 131 Tahun 2016. Semua SKPD harus mendukung semua kegiatan sosial ekonomi di rusunawa supaya bisa meningkatkan taraf hidup," jelas Retno.
Sebagai bagian dari penataan permukiman, Pemprov DKI juga tengah mengevaluasi data mengenai wilayah kumuh di Jakarta.
Pada tahun 2017 tercatat ada 445 RW kumuh, dan kini bersama Badan Pusat Statistik (BPS), evaluasi data tersebut ditargetkan selesai akhir tahun 2025.
Perumda Sarana Jaya Sediakan Hunian Terjangkau
Dalam waktu yang sama, Perumda Pembangunan Sarana Jaya juga tengah menjalankan proyek penyediaan hunian terjangkau di beberapa lokasi.
Direktur Utama Sarana Jaya, Andira Reoputra, menyebutkan dua proyek strategis yang tengah berjalan:
- 740 unit rumah di Pondok Kelapa dengan harga Rp500–600 juta per unit
- Lebih dari 1.100 unit hunian terjangkau di kawasan Cilangkap
"Tugas kami adalah memastikan penyediaan hunian dan kawasan komersial yang terpadu agar warga memiliki kualitas hidup yang lebih baik," ungkap Andira.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Tria Dianti
