Pantau - Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menyampaikan bahwa pemerintah sebaiknya memiliki aplikasi transportasi daring sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi dan memperbaiki tata kelola sektor transportasi berbasis aplikasi.
Djoko menyebut, kehadiran aplikasi milik pemerintah akan membantu mewujudkan tujuan sosial secara lebih maksimal, termasuk kemudahan akses transportasi bagi masyarakat dan penguatan perlindungan bagi pengemudi.
"Pemerintah Provinsi DKI dapat memulainya, anggaran besar dan komunitas driver (pengemudi) paling banyak, sekitar tujuh juta," ungkap Djoko.
Komisi Bisa Diatur, Data Pengemudi Lebih Transparan
Salah satu manfaat utama dari aplikasi milik pemerintah adalah pengaturan potongan komisi yang lebih manusiawi.
Dengan sistem milik negara, potongan biaya dari pengemudi dapat diatur tidak lebih dari 10 persen, jauh lebih rendah dibanding platform komersial yang saat ini bisa mengambil lebih dari 20 persen, dan dinilai sangat membebani pengemudi.
Selain itu, pemerintah juga akan memiliki akses langsung terhadap data valid jumlah pengemudi yang aktif.
"Selama ini, data ini tidak diketahui secara jelas, sehingga sulit untuk menentukan kewajiban membayar pajak dan mengatur kesejahteraan mereka secara efektif," tambah Djoko.
Alat Kendali untuk Kebijakan Transportasi yang Lebih Akurat
Dengan data yang akurat, pemerintah juga dapat memantau kebutuhan mobilitas masyarakat secara langsung dan menyusun kebijakan yang lebih responsif dan tepat sasaran.
Langkah ini juga bisa menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan layanan, agar tidak terjadi kelebihan jumlah pengemudi yang justru merugikan pelaku di lapangan.
Djoko menegaskan, proses rekrutmen pengemudi dalam aplikasi pemerintah bisa diatur lebih selektif.
"Berbeda dengan kondisi saat ini, pengemudi mudah diterima namun sulit mendapatkan penghasilan, pemerintah dapat memastikan bahwa jumlah pengemudi sesuai dengan permintaan pasar," jelasnya.
Pembinaan Rutin dan Transportasi Daring yang Lebih Adil
Pemerintah juga bisa menyelenggarakan pembinaan rutin bagi para pengemudi, meliputi:
- Tata cara memuat barang
- Etika membawa penumpang
- Pengetahuan tertib berlalu lintas
- Aspek keselamatan di jalan raya
Dengan pendekatan ini, diharapkan model transportasi daring dapat berjalan lebih adil dan efisien, baik dari sisi pengemudi maupun pengguna layanan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
