Pantau - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan bahwa peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, berjalan efektif dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan pembinaan dan arahan kepada seluruh Ketua Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) se-Kabupaten Pekalongan, yang digelar pada Jumat, 12 September 2025.
Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Raziras Rahmadillah, memberikan apresiasi terhadap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Kapolres, Dandim, dan masyarakat setempat.
"Kami sangat mengapresiasi atas sinergi yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, kepala Kepolisian Resor (Kapolres), Komandan Distrik Militer (Dandim), dan masyarakat yang telah melaksanakan kegiatan satkamling guna menciptakan suasana kondusif," ujarnya.
761 Satkamling Aktif, 384 Perlu Diaktifkan Kembali
Dari total 1.145 Satkamling yang terdaftar di Kabupaten Pekalongan, sebanyak 761 dinyatakan aktif dan 384 lainnya belum aktif sehingga perlu diaktifkan kembali demi penguatan keamanan berbasis komunitas.
Pembinaan dan arahan disampaikan oleh Raziras bersama jajaran pemerintah daerah, termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kapolres, dan Dandim Pekalongan.
Raziras juga menyampaikan 11 arahan penting dari Menteri Dalam Negeri terkait stabilitas nasional, ketertiban umum, dan peningkatan pelayanan publik di daerah.
11 Arahan Mendagri: Mulai dari Doa Bersama hingga Pengaktifan Siskamling
Berikut rincian 11 arahan Mendagri yang disampaikan kepada seluruh peserta:
- Penyelenggaraan rapat Forkopimda secara rutin dan terstruktur
- Silaturahim kepala daerah dengan tokoh masyarakat
- Doa bersama lintas agama
- Implementasi program pro-rakyat di sektor prioritas
- Penundaan kegiatan seremonial yang tidak mendesak
- Penegasan pola hidup sederhana bagi ASN dan pejabat
- Pembatasan perjalanan luar negeri oleh pejabat daerah
- Pengawasan langsung kepala daerah di wilayah rawan konflik/bencana
- Percepatan perbaikan fasilitas publik yang rusak
- Penegakan etika komunikasi pejabat publik
- Pengaktifan siskamling berbasis RT/RW
Selain itu, Kemendagri juga menyosialisasikan Surat Edaran Mendagri Nomor 300.1.4/e.1/BAK tentang peningkatan peran Satlinmas dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di daerah.
Raziras menegaskan bahwa Kemendagri akan terus memantau pelaksanaan 11 arahan tersebut di seluruh wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan sosial melalui partisipasi aktif masyarakat.
Tujuannya adalah menjaga stabilitas nasional, meningkatkan pelayanan publik, memastikan ketertiban masyarakat, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam sistem keamanan lingkungan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
