Pantau - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar kegiatan serap aspirasi publik terkait Rancangan Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya pada Senin, 15 September 2025, sebagai bagian dari komitmen terhadap partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi.
Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar rutinitas, melainkan langkah penting untuk memenuhi syarat meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna.
"Pada intinya hari ini adalah targeting kita, bagian daripada bagaimana penuhi syarat meaningful, partisipasi publik. Jadi kegiatan ini bukanlah sebagai rutinitas belaka," ungkapnya.
Pancasila sebagai Ideologi Hidup yang Relevan
Dalam forum tersebut, Bob Hasan menekankan pentingnya keterbukaan dalam dialog publik serta mengapresiasi seluruh pandangan yang disampaikan mahasiswa, meskipun tidak semuanya menyentuh aspek substansi RUU secara langsung.
"Itulah Pancasila yang universal, luas, dan menjadi milik bangsa kita. Pandangan yang muncul dari mahasiswa adalah bentuk nyata bagaimana Pancasila dihayati secara beragam," ujarnya.
Baleg DPR RI menerima banyak masukan dari mahasiswa mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Bob Hasan, generasi muda saat ini menunjukkan kecenderungan untuk memahami Pancasila secara praksis dan kontekstual, bukan sekadar sebagai abstraksi normatif.
"Ini gambaran bahwa anak-anak hari ini ingin Pancasila yang relevan dengan realitas mereka. Tapi tentu juga penting untuk memahami landasan filosofis, sejarah, dan sosiologisnya," jelasnya.
Keterlibatan Mahasiswa Dinilai Penting dalam Pembentukan Kebijakan
Masukan dari mahasiswa UIN Surabaya dianggap penting untuk menangkap dinamika ideologis di tengah tantangan global dan derasnya arus informasi digital.
"Mahasiswa menyampaikan pandangan berdasarkan apa yang mereka lihat, bahkan dari media sosial. Mereka melakukan klarifikasi, dan ini mencerminkan karakteristik masyarakat Pancasila yang berbeda dengan negara lain," terang Bob Hasan.
Ia juga menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tidak berlandaskan pada paham liberal tanpa batas, melainkan berpijak pada nilai-nilai Pancasila.
"Demokrasi kita ada dalam sila ke-4 dan sila ke-5, tetapi tetap dijaga oleh sila 1, 2, dan 3. Jadi jangan membuat ideologi itu rumit. Ideologi harus dipahami secara sederhana: ide, gagasan, dan logika," tambahnya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPIP, Edi Subowo, juga mengapresiasi antusiasme mahasiswa dalam forum tersebut.
"Mahasiswa sangat antusias dan masukan-masukannya sangat positif. Bahkan mereka berharap forum-forum seperti ini lebih sering hadir di kampus," ujarnya.
Ia menilai, kegiatan diskusi legislatif di kampus merupakan ruang penting untuk mengembalikan perhatian publik pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Kalau terkait dengan nilai-nilai Pancasila, memang semenjak reformasi itu sudah bergeser. Karena itu kita harus fokus kembali untuk memasukkannya dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
