Pantau - Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mengingatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) agar pengelolaan proyek Kampung Haji Indonesia dilakukan secara akuntabel, transparan, dan berorientasi penuh pada kepentingan jamaah haji Indonesia.
Rivqy menegaskan bahwa Danantara adalah lembaga pengelola investasi negara yang dibentuk untuk mengoptimalkan kekayaan negara, khususnya melalui pengelolaan aset BUMN dan investasi strategis.
Ia menekankan bahwa proyek Kampung Haji tidak boleh diperlakukan seperti proyek properti biasa, karena menyangkut pelayanan kepada jamaah dan amanah besar dari pemerintah.
"Transparansi mutlak diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan, baik dalam pengelolaan aset, penggunaan anggaran maupun penentuan mitra. Setiap rupiah uang negara harus kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi jemaah", tegasnya.
Proyek Bernilai Strategis, Bukan Komersial
Menurut Rivqy, proyek Kampung Haji melibatkan waktu panjang, dana besar, serta memerlukan SDM profesional dalam pelaksanaannya.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan tersebut harus memiliki tujuan utama yaitu memberikan manfaat maksimal bagi jamaah haji Indonesia.
Pembangunan Kampung Haji direncanakan akan mencakup 13 tower hunian, 1 pusat perbelanjaan, dengan kapasitas hingga 23.000 jamaah.
Danantara, kata Rivqy, tidak boleh bekerja secara tertutup mengingat skala dan dampak strategis dari proyek ini.
Ia juga mengusulkan agar BPI Danantara secara berkala memberikan laporan perkembangan proyek kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban.
"Kampung Haji ini merupakan amanah besar dari Presiden Prabowo Subianto. Jangan sampai ada pihak yang mencederai kebijakan strategis ini demi kepentingan sempit", ujarnya.
Investasi Mencapai Lebih dari 500 Juta Dolar AS
Sebelumnya, pada 17 Desember 2025, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa nilai investasi awal Pemerintah Indonesia dalam pengembangan Kampung Haji di Arab Saudi telah melebihi 500 juta dolar Amerika Serikat.
Investasi ini meliputi akuisisi hotel yang terdiri dari tiga tower setinggi 28 lantai di kawasan Tahrir, Arab Saudi, dengan luas lahan sekitar 4.620 meter persegi.
Selain itu, pemerintah juga telah membeli lahan seluas 4,4 hektare untuk mendukung pengembangan kawasan Kampung Haji.
DPR berharap agar investasi besar ini dapat direalisasikan dengan penuh tanggung jawab dan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas layanan haji bagi masyarakat Indonesia.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
