Pantau - Pemerintah Indonesia menegaskan penguatan strategi diplomasi energi bersih sebagai pilar utama kebijakan luar negeri di tengah dinamika global guna mendukung transformasi industri nasional dan pencapaian target net zero emissions.
Penegasan tersebut disampaikan dalam dialog yang diselenggarakan Synergy Policies bersama Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan dukungan ViriyaENB.
Dialog yang berlangsung pada 2025 itu menekankan bahwa kerja sama energi ke depan harus berorientasi pada penguatan kapasitas nasional, bukan sekadar peningkatan nilai investasi.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia-Pasifik dan Afrika BSKLN Kemlu RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyatakan bahwa indikator keberhasilan kemitraan energi kini bergeser pada aspek strategis.
"Ukuran keberhasilan kemitraan energi tidak lagi sebatas nilai investasi," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa tolok ukur utama meliputi transfer dan penguasaan teknologi, penguatan industri nasional, peningkatan daya saing global, serta posisi Indonesia sebagai mitra strategis, bukan sekadar pasar.
Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar transisi energi tidak menciptakan ketergantungan baru, khususnya di antara negara-negara Global South.
Executive Director Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, menilai target net zero emissions Indonesia tidak dapat dicapai melalui pola kemitraan konvensional.
"Target net zero emissions tidak bisa dicapai dengan pola kemitraan biasa," ia mengungkapkan.
Ia menambahkan diplomasi energi harus terintegrasi dengan strategi transformasi industri, berjalan dalam kerangka jangka panjang yang konsisten, dilaksanakan bertahap, dan berorientasi pada penguatan kapasitas nasional.
Sejak pertengahan 2025, Synergy Policies mendampingi Kemlu RI dalam merumuskan model kemitraan yang dapat mempercepat akuisisi teknologi hijau.
Dalam forum tersebut, China disebut sebagai salah satu mitra refleksi awal karena posisinya sebagai produsen teknologi energi bersih terbesar di dunia, khususnya pada teknologi tenaga surya dan rantai pasok industri hijau.
Namun, pendekatan kemitraan itu ditegaskan bersifat terbuka dan tidak eksklusif sesuai strategi jangka panjang Indonesia.
Forum juga mengidentifikasi elemen strategis seperti peningkatan standar produk dan layanan energi bersih, kolaborasi riset dan inovasi teknologi, kebijakan industri hijau berdaya saing, skema people-to-people, business-to-business, dan government-to-government, hilirisasi mineral kritis, serta penguatan kolaborasi antarnegara Global South.
Sejumlah program domestik yang dinilai berpotensi menjadi sektor unggulan antara lain pengembangan PLTS 100 GW, penguatan ekosistem kendaraan listrik, dan pengolahan sampah menjadi energi.
Langkah ini menegaskan diplomasi energi bersih Indonesia diarahkan tidak hanya pada transisi energi, tetapi juga pada transformasi industri nasional yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi.
- Penulis :
- Gerry Eka
