Pantau - Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Prof Dr Hambali Thalib, menyerukan dilakukannya reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan pendekatan yang lebih humanis, persuasif, dan berkeadilan guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Menurut Prof Hambali, reformasi Polri yang sejati harus menjadikan polisi sebagai pelindung masyarakat yang dekat dan dicintai rakyat, sesuai dengan semangat reformasi 1998.
“Reformasi kepolisian dengan pendekatan persuasif, humanis, dan berkeadilan adalah agenda mendesak. Kita mendambakan Polri yang menunjukkan jati diri sebagai polisi sipil yang dekat dan dicintai rakyat, sebagaimana amanat reformasi 1998,” ungkapnya.
Evaluasi SOP dan Penguatan Peran Polri dalam Demokrasi
Sebagai Guru Besar Hukum Pidana, Prof Hambali mendorong Polri untuk segera melakukan evaluasi terhadap Standard Operating Procedure (SOP) dan meningkatkan kapasitas personel, terutama dalam menangani unjuk rasa.
Penanganan demonstrasi, menurutnya, harus berlandaskan pada nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dan mengacu pada standar kepolisian modern yang mengedepankan deeskalasi dan komunikasi terbuka.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan peran Polri sebagai penjaga hukum, pelindung masyarakat, dan perekat persatuan bangsa.
Dengan memainkan peran tersebut secara proporsional, Polri dinilai dapat semakin dipercaya masyarakat dan menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi yang sehat, damai, dan bermartabat.
Aspirasi Rakyat Dijamin Konstitusi, Anarkisme Tidak Dibenarkan
Prof Hambali menyampaikan apresiasinya terhadap Polri atas kesigapan, ketegasan, dan kesabaran dalam menangani dinamika sosial yang terjadi belakangan ini.
Ia menilai bahwa aspirasi yang disuarakan oleh kelompok mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online, dan pelajar merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang dijamin oleh konstitusi.
“Aspirasi rakyat adalah bagian dari kehidupan demokrasi. Tetapi tindakan anarkis jelas tidak mencerminkan semangat demokrasi dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum,” tegasnya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menunggangi gerakan murni masyarakat hingga berujung pada aksi-aksi anarkis.
Dukung Langkah Polri Tegakkan Hukum Secara Profesional
Prof Hambali mendukung langkah Polri dalam mengungkap dan menindak aktor-aktor di balik kerusuhan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum.
Menurutnya, proses penegakan hukum yang profesional sangat penting agar suara rakyat yang murni tidak tercemari oleh kepentingan-kepentingan destruktif.
Ia berharap agar reformasi Polri tidak hanya menjadi agenda internal, tetapi juga menjadi bagian dari upaya kolektif bangsa untuk memperkuat demokrasi, supremasi hukum, dan keamanan nasional.
- Penulis :
- Aditya Yohan
