Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

DPR Soroti Pembangunan Pagar Beton di Cilincing, Minta Kepentingan Nelayan Kecil Diutamakan

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

DPR Soroti Pembangunan Pagar Beton di Cilincing, Minta Kepentingan Nelayan Kecil Diutamakan
Foto: (Sumber: Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Wakil Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025). Foto : Oji/Andri )

Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menyoroti polemik pembangunan pagar beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara, dengan menegaskan bahwa kepentingan nelayan kecil harus menjadi prioritas dibandingkan kepentingan pengusaha maupun negara.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Wakil Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (16/9/2025).

Riyono mengingatkan bahwa sebelum izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) diterbitkan, harus dipenuhi delapan syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Pasal 10.

Akses Penangkapan Ikan Harus Tetap Terjaga

Ia menekankan agar pembangunan pagar beton tidak menimbulkan keresahan atau menghambat akses nelayan kecil ke wilayah penangkapan ikan.

Menurutnya, meskipun ada pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan atau fasilitas laut lainnya, hak nelayan kecil untuk mencari nafkah harus tetap dijamin.

“Jangan sampai pembangunan ini membuat nelayan kehilangan akses laut. KKP harus pastikan kondisi pagar beton di lapangan dan jelaskan secara faktual soal perizinannya,” ujar Riyono.

Ia juga meminta agar KKP turun langsung memverifikasi kondisi fisik pembangunan dan menindaklanjuti keluhan yang muncul dari masyarakat pesisir.

Pemprov DKI Siapkan Kompensasi untuk Nelayan

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) menyatakan akan memberikan kompensasi kepada para nelayan yang terdampak.

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, menyebut pihaknya segera mempertemukan pelaku usaha dan kelompok nelayan untuk merumuskan formulasi kompensasi yang adil.

Langkah ini diambil guna mencegah konflik sosial serta menjamin hak penghidupan masyarakat nelayan tetap terlindungi.

Komisi IV DPR RI mendukung penyelesaian yang adil dan transparan bagi semua pihak, serta meminta KKP dan Pemprov DKI Jakarta bersinergi menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan kelompok rentan seperti nelayan kecil.

Penulis :
Aditya Yohan