Pantau - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) menegaskan pentingnya forum dialog bersama media sebagai ruang komunikasi kebijakan pendidikan nasional sekaligus sarana untuk menyerap masukan langsung dari lapangan.
Media Jadi Mitra Strategis dalam Kebijakan Pendidikan
Sekretaris Jenderal Kemdikdasmen, Suharti, menyampaikan bahwa media memiliki peran vital dalam seluruh proses kebijakan pendidikan, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.
"Kami menyadari media adalah mitra strategis agar masyarakat mengetahui lebih banyak tentang kebijakan pendidikan. Selain itu, media juga bisa menyampaikan realitas di lapangan agar kebijakan bisa disesuaikan bila diperlukan," ungkapnya.
Forum dialog ini diinisiasi oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Dikdasmen bersama Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kemdikdasmen.
Forum ini juga menjadi ruang untuk menyampaikan perkembangan dua agenda besar, yaitu program wajib belajar 13 tahun dan pemenuhan kualifikasi akademik guru PAUD dan sekolah dasar.
Tantangan di PAUD dan Guru Belum Berkualifikasi
Program wajib belajar 13 tahun mencakup satu tahun PAUD dan 12 tahun pendidikan formal, dan telah masuk dalam RPJPN, RPJMN, serta Renstra Kemdikdasmen.
Namun, angka partisipasi kasar PAUD secara nasional baru mencapai sekitar 36 persen.
Indikator kesiapan anak masuk sekolah dasar pun masih berada pada angka 77,5 persen.
"Artinya, masih ada seperempat anak usia SD yang belum pernah mengikuti PAUD, baik formal maupun nonformal," ujar Suharti.
Di sisi lain, Kemdikdasmen mencatat bahwa sekitar 145 ribu guru PAUD dan SD belum memenuhi kualifikasi akademik minimal S1 atau D4.
Sebagian besar dari mereka berada di daerah-daerah yang sulit dijangkau.
Kondisi ini dipengaruhi oleh regulasi lama yang hanya mensyaratkan lulusan D2 untuk menjadi guru SD.
"Kualitas guru adalah fondasi utama dalam peningkatan mutu pendidikan. Jika kualifikasi gurunya belum sesuai, pembelajaran berkualitas sulit diwujudkan meski sarana lainnya tersedia," ia menambahkan.
Poin-poin tersebut menjadi perhatian utama setelah arahan Presiden Prabowo Subianto pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 28 November 2024, yang meminta dukungan pendidikan lanjutan bagi guru-guru yang belum bergelar S1 atau D4.
"Maka, dialog bersama media seperti hari ini menjadi penting agar kebijakan dapat dikawal bersama untuk memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat," tutur Suharti.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
