Pantau - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan pentingnya kebijakan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang adil antara SPBU milik negara dan SPBU swasta, terutama dalam menjaga keberlangsungan usaha dan stabilitas energi nasional.
Keadilan Antar Pelaku Usaha Energi Jadi Sorotan
Putri menyampaikan bahwa meskipun SPBU milik Pertamina mendominasi pasar dengan ribuan unit dan jaringan Pertashop, keberadaan SPBU swasta tetap memberikan kontribusi signifikan.
"Pertamina memang mendominasi dengan ribuan SPBU dan Pertashop, sementara swasta hanya sekitar lima persen. Namun, keberadaan SPBU swasta juga menyerap tenaga kerja dan melayani masyarakat maka setiap kebijakan harus memperhatikan keberlanjutan pelaku usaha dan pekerjanya," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dukungan terhadap kebijakan energi tetap penting, selama dilakukan secara adil dan transparan.
"Rakyat butuh kepastian, bukan kegaduhan. Mitigasi dan sosialisasi yang tepat akan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah, sekaligus mendukung agenda besar Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada," ucap Putri.
Pemerintah Diminta Antisipasi Kelangkaan BBM
Putri juga mengingatkan perlunya langkah antisipatif dari pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mencegah potensi kelangkaan BBM.
"BBM adalah kebutuhan dasar masyarakat dan dunia usaha. Setiap gangguan distribusi akan langsung berdampak pada ekonomi rumah tangga, transportasi, hingga industri kecil dan menengah. Karena itu, pemerintah harus memastikan mitigasi yang matang agar tidak ada keresahan di masyarakat," tegasnya.
Kelangkaan BBM sendiri telah terjadi sejak Agustus 2025 di sejumlah SPBU swasta, memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha dan masyarakat.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pengelola SPBU swasta seperti Shell dan BP-AKR telah mendapatkan tambahan kuota impor BBM untuk tahun 2025.
"Begini, impor untuk 2025 kan kuotanya itu 110 persen dibandingkan 2024. Sangatlah tidak benar kalau kita tidak berikan kuota impor. Tetapi, untuk selebihnya silakan kolaborasi B to B (business to business) sama Pertamina," kata Bahlil.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyebutkan bahwa pihaknya sedang mengkaji skema impor BBM satu pintu melalui Pertamina.
"Mohon waktu, karena ini masih transisi dan ini juga isu relatif baru muncul di media, kita mau kaji yang mudah-mudahan nanti kajian-kajian dari KSP ini bisa menjadi masukan, bila perlu pembanding," ujar Qodari.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Tria Dianti
