Komisi IX DPR RI Desak Percepatan Operasional Dapur MBG di Bali, Baru 68 dari 350 yang Berjalan

Pantau - Komisi IX DPR RI menyoroti lambatnya operasional dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bali, di mana dari sekitar 350 dapur yang terdaftar, baru 68 yang telah berjalan hingga saat ini.

Masalah Lahan dan Koordinasi Hambat Operasional Dapur

Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana, mempertanyakan proyeksi percepatan operasional dapur MBG lainnya dan apakah terdapat tenggat waktu yang jelas bagi dapur yang sudah terdaftar untuk mulai beroperasi.

Pertanyaan tersebut ia sampaikan dalam pertemuan bersama para pemangku kepentingan program MBG di Denpasar pada Jumat, 19 September 2025.

Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Plawa, Denpasar, menjelaskan bahwa pengadaan bahan baku dilakukan melalui survei pasar dan kerja sama dengan rekanan penyedia.

Sayuran diperoleh dari pasar di Denpasar, sementara daging ayam disuplai oleh mitra dari wilayah setempat.

Namun, kendala utama datang dari sisi lahan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, Anak Agung Gede Wiratama, menyatakan bahwa pihaknya kesulitan menyediakan lahan dapur karena seluruh tanah merupakan milik Pemerintah Provinsi Bali.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah kota telah melakukan koordinasi dan pengusulan pembangunan ke pemerintah provinsi, namun belum membuahkan hasil.

Biaya sewa lahan yang tinggi di Kota Denpasar dibandingkan kabupaten lain juga menjadi hambatan tersendiri.

BGN Gunakan Skema Hybrid dan Tanah Negara

Sekretaris Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Iwan Dwi Susanto, menyampaikan bahwa pembangunan dapur dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti kerja sama dengan mitra, skema hybrid, serta pembangunan langsung oleh BGN.

BGN berkomitmen untuk mempercepat pembangunan dapur agar anak-anak bisa segera memperoleh makan bergizi secara gratis.

Pembangunan dapur juga memanfaatkan tanah milik negara maupun milik pemerintah daerah guna mengatasi kendala lahan.

Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antara BGN dan pemerintah daerah.

Ia menyarankan agar Kepala BGN turun langsung ke daerah dan berkoordinasi secara langsung dengan gubernur, bupati, dan wali kota untuk mempercepat penyelesaian persoalan lahan dan pembangunan dapur.