Pantau - Berbagai dinamika politik nasional terjadi sepanjang pekan 15 hingga 21 September 2025. Sorotan utama pekan ini meliputi pelantikan Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam oleh Presiden Prabowo Subianto dan wacana penyediaan ruang demonstrasi di DPR oleh Menteri HAM Natalius Pigai.
Prabowo Lantik Djamari, Reshuffle Kabinet Merah Putih Ketiga
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) definitif.
Sebelumnya, posisi Menko Polkam dijabat sementara oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Pelantikan Djamari merupakan bagian dari reshuffle Kabinet Merah Putih ketiga.
Sejumlah tokoh lain turut dilantik, antara lain:
- Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga
- Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan
- Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan
- Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi
- Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI
Pelantikan ini tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029 yang ditetapkan pada 8 September 2025.
Gagasan Ruang Demonstrasi di DPR dan Peringatan Soal Sirine
Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan agar halaman Gedung DPR RI menyediakan ruang khusus untuk demonstrasi.
Menurutnya, langkah ini merupakan wujud demokrasi substantif di mana aspirasi masyarakat dapat tersalurkan tanpa mengganggu ketertiban publik.
“Menyediakan ruang demonstrasi di halaman DPR adalah pilihan strategis yang perlu dipertimbangkan serius karena akan mempertemukan masyarakat dengan lembaga yang mewakili mereka,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengingatkan para pejabat negara agar tidak menyalahgunakan penggunaan sirine dan strobo di jalan raya.
Ia menegaskan pentingnya menjaga kepatutan dan ketertiban publik.
“Kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat, pengguna jalan yang lain sehingga bukan berarti fasilitas tersebut semena-mena atau semau-maunya,” katanya.
Komisi II Desak Stop Efisiensi Transfer Daerah
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menghentikan kebijakan efisiensi transfer keuangan dari pusat ke daerah.
Ia mengingatkan bahwa sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat bergantung pada transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Hampir 80 persen APBD kita tergantung pada APBN, transfer keuangan atau transfer pusat ke daerah,” ujar Rifqi.
Akhmad Munir Tetapkan Kabinet Persatuan PWI
Ketua PWI Pusat terpilih hasil Kongres 2025, Akhmad Munir, menetapkan susunan kepengurusan PWI Pusat periode 2025–2030 yang disebut sebagai "Kabinet Persatuan".
Ia menyatakan bahwa kepengurusan ini diharapkan mampu menjaga komitmen pers nasional dalam menghadirkan wartawan yang kompeten dan menyajikan informasi yang akurat.
“Pengurus PWI akan hadir mendampingi seluruh anggota agar menjaga komitmen tersebut. Diharapkan dengan kepengurusan ini, PWI dapat turut membangun ekosistem pers nasional yang sehat,” katanya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
