Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Korem 033 dan Pemko Batam Percepat Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tanjung Banun

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Korem 033 dan Pemko Batam Percepat Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tanjung Banun
Foto: Danrem 033/Wira Pratama Brigjen TNI Bambang Herqutanto bersama Wali Kota Batam Amsakar Acmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra menghadiri acara penandatanganan Pedoman Kerja percepatan pembangunan kawasan transmigrasi Tanjung Banun tahun 2025 di Kantor Pemko Batam, Kepri, Senin 22/9/2025 (sumber: Penrem 033/Wira Pratama)

Pantau - Korem 033/Wira Pratama bersama Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Batam menandatangani pedoman kerja percepatan pembangunan kawasan transmigrasi di Tanjung Banun, Pulau Rempang, Kepulauan Riau, Senin 22 September 2025.

Penandatanganan Pedoman Kerja

Komandan Korem 033/Wira Pratama Brigjen TNI Bambang Herqutanto menyebut kesepakatan ini menjadi langkah awal untuk membangun sinergi antara pihaknya dengan Disperkimtan.

"Penandatanganan pedoman kerja sama ini merupakan langkah awal membangun sinergi yang baik antara Disperkimtan dan institusi kami," ungkapnya.

Ia menegaskan pihaknya menunggu pedoman kerja ini ditandatangani agar segera turun ke lapangan mempercepat pembangunan daerah.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra turut hadir menyaksikan penandatanganan tersebut.

Harapan Pemerintah Kota Batam

Amsakar menekankan bahwa percepatan pembangunan kawasan transmigrasi Tanjung Banun tidak berlangsung singkat.

"Proses ini dimulai dari MoU dengan Kementerian Transmigrasi, penyusunan dasar pelaksanaan, hingga regulasi terkait status Tanjung Banun sebagai kelurahan," jelasnya.

Menurutnya, pedoman kerja ini merupakan tindak lanjut dari MoU yang sudah ada sehingga pekerjaan swakelola bisa segera dimulai.

"Saya berharap setelah penandatanganan ini, kami langsung bergerak ke lapangan, karena tenggat waktu yang tersedia sudah sangat terbatas," tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi antarinstansi agar semua kegiatan berjalan lancar.

"Apapun kendala yang muncul dapat segera dikoordinasikan dengan satuan masing-masing. Saya ingin semuanya berjalan dengan baik," ujarnya.

Amsakar menilai pembangunan kawasan transmigrasi Tanjung Banun menjadi catatan penting dalam penyelesaian kebijakan nasional di Pulau Rempang.

Sebelumnya, Kementerian Transmigrasi pada Juni 2025 telah menargetkan pembangunan 350 unit rumah transmigrasi dan sekolah di Tanjung Banun yang dilakukan secara swakelola bersama TNI dan pemerintah daerah.

Pembangunan tersebut dijadwalkan berlangsung simultan dari Juli hingga November 2025.

Penulis :
Shila Glorya