Pantau - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa dokumen Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045 menjadi strategi utama untuk mengubah urbanisasi menjadi kesejahteraan bagi masyarakat.
Strategi Mengubah Urbanisasi Jadi Kesejahteraan
Peluncuran KPN 2045 dilakukan bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pekerjaan Umum.
Dokumen KPN 2045 memaparkan strategi mewujudkan perkotaan yang seimbang, inklusif, maju, hijau, tangguh, serta memiliki tata kelola yang transparan, akuntabel, cerdas, dan terpadu.
"Kebijakan Perkotaan Nasional 2045 adalah peta jalan kolektif untuk mengubah urbanisasi menjadi kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan dan menjadikan kota sebagai pusat gravitasi pembangunan nasional," ungkap Rachmat.
Saat ini lebih dari 56 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 72,9 persen pada 2045.
Namun, kontribusi urbanisasi terhadap ekonomi dinilai masih rendah.
Setiap 1 persen pertumbuhan penduduk perkotaan hanya meningkatkan PDB per kapita sebesar 1,6 persen, lebih rendah dari rata-rata Asia Timur dan Pasifik sebesar 2,8 persen.
"Untuk itu, daya ungkit perkotaan perlu diperkuat," tegas Rachmat.
Kolaborasi dan Sinergi untuk Visi Indonesia Emas
Rachmat menekankan bahwa KPN 2045 dirancang sebagai dokumen hidup yang dinamis, kolaboratif, dan terbuka untuk pembaruan.
"Dokumen ini memperkuat komitmen pemerintah menjadikan kota bukan hanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai ruang hidup yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing global, sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang," ujarnya.
Ia menambahkan, "Daya ungkit perkotaan kita harus diperkuat, agar kota tidak hanya menjadi tempat tumbuhnya ekonomi, tetapi juga ruang hidup yang layak, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045. Tujuan ini hanya bisa kita wujudkan dengan kolaborasi dan sinergi yang kuat."
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono juga menyoroti urgensi membangun kota masa depan yang produktif dan manusiawi.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menekankan bahwa pembangunan kota adalah fondasi bagi Indonesia yang tangguh di masa depan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Safrizal menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar manfaat KPN benar-benar dirasakan masyarakat.
- Penulis :
- Shila Glorya
