Pantau - Pemerintah mempercepat pencairan pinjaman untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Target Realisasi Sebelum Akhir Tahun
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan percepatan pencairan pinjaman penting agar koperasi desa segera memperoleh modal kerja dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
"Ini ngebut terus. Kami akan semaksimal mungkin sampai akhir Desember ini, agar koperasi bisa menyerap lapangan pekerjaan baik di desa maupun kota," ungkap Ferry.
Saat ini Kemenkop bersama kementerian dan lembaga terkait sedang meninjau ribuan proposal bisnis dari Kopdes/Kel Merah Putih.
Pemerintah menargetkan pencairan pembiayaan bisa terealisasi sebelum akhir tahun 2025.
Sekitar 1.000 koperasi telah menyiapkan proposal dan akan mengikuti musyawarah desa khusus (musdesus) serentak sebagai mekanisme persetujuan sesuai PMK Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Kopdes/Kel Merah Putih.
Berdasarkan aturan tersebut, setiap proposal bisnis koperasi wajib mendapat persetujuan bupati atau wali kota serta melalui musyawarah desa.
Dukungan Lintas Kementerian
Kemenkop bersama Kementerian Desa PDT akan melakukan inventarisasi aset tanah dan bangunan desa yang dapat digunakan sebagai gerai usaha atau gudang koperasi.
Menteri Desa PDT Yandri Susanto menegaskan komitmen percepatan pembiayaan.
"Kami fokus dulu ke desa mandiri, sebanyak 20.503 desa, setelah itu baru desa maju dan berkembang," ujar Yandri.
Dalam 1–2 hari ke depan, Yandri akan memimpin langsung musdesus serentak di seluruh Indonesia sebagai syarat pengajuan pembiayaan ke bank Himbara.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menambahkan bahwa Kementerian BUMN dan Badan Pengelola Investasi Danantara telah menyiapkan skema pembiayaan tahap pertama serta tambahan untuk mendukung investasi jangka panjang Kopdes/Kel Merah Putih.
"Ini kami siapkan pembangunan gerai dan gudang dengan pembiayaan melalui dua instrumen, yakni SAL (Sisa Anggaran Lebih) dan OIP (Operator Investasi Pemerintah) yang bisa digunakan secara efektif," ujarnya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
