Pantau - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah dan pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tidak memamerkan gaya hidup mewah atau kekayaan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit.
Tito menyampaikan bahwa perilaku pamer kemewahan dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan keresahan di tengah masyarakat.
"Jangan flexing, menampilkan kemewahan, it's not the time, lewat waktunya. Enggak ada guna juga menunjukkan itu. Ibu-ibu bapak-bapak sudah jadi pejabat, orang sudah pasti hormat. Tidak perlu lagi ditambah dihormati dengan kemewahan," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa kepala daerah harus menjaga sikap, komunikasi, dan gaya hidup agar tidak memicu kemarahan publik.
Menurut Tito, gejolak sosial di masyarakat kerap dipicu oleh sikap arogan dan penyalahgunaan wewenang dari kepala daerah.
Tito juga menyoroti pentingnya ketanggapan kepala daerah terhadap dinamika sosial, keamanan, dan ketertiban umum.
Ia meminta agar kegiatan pemerintahan tidak terkesan mewah atau boros anggaran.
"Saya sampaikan, buat acara-acara jangan terlalu kelihatan pemborosan kemewahan. Laksanakan sederhana, lebih banyak kegiatan-kegiatan yang menyentuh pada masyarakat kecil. Santunan yatim piatu, membantu bedah rumah masyarakat yang tidak mampu, kemudian memberikan bantuan kepada pangan sembako, misalnya gerakan pasar murah, menyentuh rakyat-rakyat kecil," ia menambahkan.
Respons Analis Politik dan Kasus Lapangan
Analis politik dari Universitas Diponegoro (Undip), Yoga Putra Prameswari, menilai arahan Mendagri Tito sangat tepat.
Menurutnya, masih banyak kepala daerah yang menunjukkan perilaku tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.
Ia mencontohkan kasus pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih oleh Wali Kota Arlan dan kebijakan Bupati Pati, Sadewo, yang menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen.
“Hal ini memperlihatkan arogansi dan komunikasi kepala daerah yang buruk, sehingga memantik protes warga. Arahan Mendagri untuk tidak pamer kekayaan juga penting agar kepala daerah lebih peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat,” jelas Yoga.
Yoga juga menambahkan bahwa perilaku arogan sering kali ditemukan pada kepala daerah baru yang ingin menunjukkan otoritas layaknya new rich atau orang kaya baru.
“Fenomena ini masalah kultur pejabat kita yang sejak dulu belum hilang. Arahan Mendagri bisa menjadi rem agar kepala daerah tidak terjebak dalam pola yang sama,” tuturnya.
11 Arahan Tambahan Mendagri untuk Kepala Daerah
Selain imbauan untuk tidak memamerkan kemewahan, Tito juga menyampaikan 11 arahan penting lainnya bagi para kepala daerah:
- Rutin menggelar rapat koordinasi.
- Aktif berdialog dengan tokoh dan unsur masyarakat yang berpengaruh.
- Mengadakan doa bersama lintas masyarakat.
- Menggencarkan program pro-rakyat.
- Menunda kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan.
- Menunda perjalanan ke luar negeri.
- Tetap berada di daerah saat situasi rawan untuk mengendalikan keadaan bersama forkopimda.
- Mempercepat rekonstruksi dan perbaikan fasilitas yang rusak.
- Menggunakan bahasa santun.
- Mengaktifkan kembali siskamling.
- Menjaga pribadi dan keluarga agar tidak menunjukkan gaya hidup berlebihan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
