Pantau - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi belanja guna mendorong perputaran uang di masyarakat dan menggerakkan ekonomi daerah.
Pemantauan Kinerja Ekonomi Daerah
Tito menjelaskan pembangunan ekonomi daerah harus digerakkan oleh dua mesin utama, yaitu sektor pemerintah dan sektor swasta.
Kemendagri disebutnya rutin menggelar rapat bulanan khusus untuk membahas realisasi pendapatan dan belanja daerah.
"Kami memiliki Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dapat memantau pendapatan dan belanja secara real time. Setiap bulan kami umumkan data tersebut agar daerah lebih kompetitif. Harapannya, yang rendah menjadi malu, yang tinggi kami berikan reward. Bahkan kami siarkan langsung di YouTube agar transparan," ungkap Tito.
Ia menegaskan bahwa percepatan belanja daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pusat, tetapi juga pemerintah daerah.
"Mesin pemerintah ini bukan hanya pusat, tetapi juga daerah. Itu tanggung jawab utama Mendagri. Awal bulan depan, Menkeu juga akan hadir dalam rapat koordinasi terkait realisasi pendapatan dan belanja daerah se-Indonesia," ujarnya.
Perlambatan Belanja Daerah
Instruksi tersebut dikeluarkan setelah Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa belanja daerah pada 2025 justru mengalami perlambatan dibandingkan 2024.
Perlambatan terutama terjadi pada pos belanja pegawai sebesar minus 1,5 persen, belanja barang dan jasa minus 10,6 persen, serta belanja modal minus 32,6 persen.
Menurut Suahasil, salah satu penyebab perlambatan adalah pergantian kepala daerah serta kebijakan pencadangan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Ia menyebut dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan per Agustus 2025 mencapai Rp233,11 triliun, lebih tinggi dibandingkan 2024 yang sebesar Rp192,57 triliun.
"Kami berharap pemda mempercepat belanja pada tiga bulan terakhir agar APBD benar-benar menjadi stimulus ekonomi daerah bersama APBN," katanya.
- Penulis :
- Arian Mesa
