Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) memahami secara mendalam Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P) agar dapat dijadikan pedoman utama dalam pembangunan daerah.
RP2P sebagai Landasan Pembangunan
Bima menegaskan bahwa dokumen RP2P dirancang untuk memastikan kepala daerah mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendorong peran aktif pemda dalam pelaksanaannya.
"RP2P, sekali lagi, ini adalah dokumen yang kita dorong agar seluruh daerah paham, betul-betul paham. Karena di dalamnya itu semuanya semacam paket yang terintegrasi," ungkapnya.
Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki posisi strategis dalam memantau implementasi RP2P di setiap daerah.
Menurut Bima, pembangunan kota bukan hanya soal menghadirkan infrastruktur fisik, tetapi juga menjaga kualitas hidup masyarakat.
Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045
Indonesia saat ini berada di persimpangan menuju Indonesia Emas 2045, dengan sekitar 59 persen penduduk tinggal di kawasan perkotaan.
Bima menilai kondisi ini membawa tantangan baru, terutama terkait keragaman latar belakang masyarakat yang membutuhkan pendekatan komunikasi berbeda-beda.
"Saya pernah berpikir bahwa menjadi pemimpin itu baik jika anda memiliki konsep, jika anda memiliki visi, maka anda bisa melakukannya. Tetapi, saya salah, karena kita berhubungan dengan manusia, kita berhubungan dengan ekosistem, kita berhubungan dengan banyak hal yang tidak ditulis dalam buku teks," tuturnya.
Bima turut membagikan pengalamannya ketika menjabat Wali Kota Bogor, di mana ia merancang inisiatif pembangunan berbasis partisipasi warga dan generasi muda.
Menurutnya, generasi muda dan masyarakat perlu dilibatkan sebagai aktor perubahan dalam desain serta pembangunan kota.
Ia menekankan kolaborasi inklusif sangat dibutuhkan mengingat kecenderungan pembangunan perkotaan di Indonesia masih seragam dan belum menonjolkan identitas khas.
Bima menilai sebagian besar kota di Indonesia belum memiliki identitas kuat karena perencanaan yang kurang matang.
Selama ini, pembangunan lebih sering dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi dibandingkan dengan landasan pengetahuan, perencanaan, dan desain perkotaan yang memadai.
"Oleh karena itu, kami percaya bahwa pengetahuan seharusnya memandu pembangunan perkotaan. Tapi kita juga harus memiliki pandangan yang seimbang dalam memahami dinamika politik lokal dan juga konstelasi sosial di kota-kota tersebut," tegasnya.
Bima pun menekankan perlunya komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan perkotaan dapat terarah dan berkelanjutan.
- Penulis :
- Shila Glorya
