Pantau - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya untuk memastikan keamanan pangan yang disajikan.
Pemda Diminta Aktif Awasi Distribusi Makanan
Tito meminta Pemda mengoptimalkan peran dinas kesehatan agar insiden keracunan makanan dapat dicegah.
"Sebelum makanan dihidangkan, ada pengecekan berlapis. Mulai dari dapur oleh ahli gizi dan dinas kesehatan, hingga di sekolah oleh Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang dikoordinasikan Dinas Pendidikan di bawah kepala daerah," ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya rapat internal lintas sektor di daerah untuk membahas proses bisnis MBG.
Dinas kesehatan bersama pihak terkait diminta menata mekanisme pengecekan makanan, hingga menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Data Kementerian Kesehatan per 22 September 2025 mencatat dari 8.583 dapur MBG di seluruh Indonesia, baru 34 dapur yang memiliki SLHS.
SLHS disebut sebagai syarat vital untuk menjamin keamanan pangan olahan maupun siap saji.
Keterlibatan Pemda Jadi Kunci Perbaikan Manajemen
Pengamat politik ADIPSI Darmawan Purba menilai keterlibatan penuh Pemda menjadi kunci memperbaiki manajemen MBG yang masih menyisakan celah pengawasan.
"Pemda punya instrumen yang lebih dekat dengan masyarakat, seperti sekolah, komite orang tua, Posyandu, hingga kader PKK. Pengalaman saat pandemi COVID-19 membuktikan bahwa Pemda mampu bergerak cepat ketika diberi mandat yang jelas," ujarnya.
Darmawan menegaskan kewenangan Pemda saja tidak cukup tanpa dukungan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Menurutnya, hal ini penting agar standar higienitas MBG bisa seragam di seluruh daerah.
"Pemda perlu menggandeng sekolah, guru, komite orang tua, PKK, Karang Taruna, hingga UMKM lokal penyedia bahan baku. Model ini membuat pengawasan bukan sekadar administratif, tapi juga moral dengan rasa tanggung jawab bersama," tuturnya.
Ia menambahkan desentralisasi kewenangan harus disertai partisipasi aktif masyarakat agar MBG tidak hanya menjadi proyek pemerintah pusat, melainkan gerakan kolektif.
"Jika Pemda diberi kewenangan penuh, SLHS diterapkan menyeluruh, dan masyarakat terlibat aktif, MBG bisa keluar dari krisis manajemen dan membangun kepercayaan publik," tegasnya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
