Pantau - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengumumkan bahwa hingga 1 Oktober 2025, telah terbentuk sebanyak 10.012 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), melebihi target awal sebanyak 10.000 unit.
"Kita berhasil membentuk 10.012 SPPG. Jadi di akhir September itu kita menargetkan 10.000 SPPG, Alhamdulillah terbentuk 10.012. Jadi, kita melebihi target 12," ungkapnya.
Penambahan SPPG Dorong Kenaikan Penyerapan Anggaran
Dadan menjelaskan bahwa penambahan jumlah SPPG berdampak langsung pada peningkatan penyerapan anggaran BGN untuk pelaksanaan program MBG.
Ia memperkirakan bahwa hingga 5 Oktober 2025, penyerapan anggaran akan bertambah sebesar Rp5 triliun.
"Satu SPPG berdiri, maka penyerapan (anggarannya) akan bertambah antara Rp900 (juta) sampai Rp1 miliar. Jadi lima hari ke depan, penyerapan anggaran Badan Gizi Nasional akan bertambah Rp5 triliun," jelasnya.
Penambahan ini menjadi bagian dari strategi percepatan pelaksanaan MBG yang ditujukan untuk meningkatkan status gizi anak sekolah di seluruh Indonesia.
Satgas Khusus untuk Wilayah 3T, Libatkan Banyak Pihak
Upaya percepatan pembentukan SPPG di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) turut didukung oleh pembentukan 141 satuan tugas (satgas) yang diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada 18 September 2025.
"Satgas konsentrasi di 3T ada 141 satgas di tingkat kabupaten yang ada, mereka tugas utamanya memfasilitasi mulai dari menyiapkan lahan untuk SPPG, entah dari pemerintah daerah maupun mitra," ujar Tito.
Tugas satgas tak hanya menyiapkan lahan, tetapi juga mengusulkan titik-titik pembangunan mengingat karakteristik wilayah 3T yang banyak berupa hutan dan pulau-pulau kecil.
Sesuai kesepakatan lintas kementerian, pembangunan fisik SPPG dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, sementara penyiapan lahan menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menerapkan dua strategi dalam mempercepat pembentukan SPPG di wilayah aglomerasi dan 3T.
Pertama, menjalin kemitraan dengan berbagai pihak seperti TNI, Muhammadiyah, dan asosiasi pengusaha.
Kedua, di wilayah terpencil yang memiliki kurang dari 1.000 mitra, pemerintah daerah membentuk satgas khusus sesuai arahan Mendagri untuk mendata dan merekomendasikan jumlah SPPG yang dapat dibangun.
"Satgas konsentrasi di 3T ada 141 satgas di tingkat kabupaten yang ada, mereka tugas utamanya memfasilitasi mulai dari menyiapkan lahan untuk SPPG, entah dari pemerintah daerah maupun mitra," Dadan menegaskan kembali.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Tria Dianti
