Pantau - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera menutup dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar, menyusul kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ribuan anak-anak di Indonesia.
Evaluasi Ketat dan Penegakan Standar
Fatmawati menyatakan bahwa BGN harus tegas dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional seluruh SPPG.
Hasil evaluasi tersebut harus dijadikan dasar untuk mengambil keputusan terhadap SPPG yang terbukti tidak mematuhi standar operasional prosedur (SOP).
"Saya meminta kepada BGN agar menutup dapur atau SPPG yang tidak qualified," tegas Fatmawati.
Ia menambahkan bahwa manajemen dan peralatan di dapur yang tidak sesuai SOP merupakan penyebab utama kasus keracunan.
"Manajemen dan peralatan yang tidak standar, tentu cerminan SPPG yang tak siap dan tak layak, serta pemicu terjadinya kejadian luar biasa (KLB)," ujar Fatmawati.
6.517 Kasus Keracunan Tercatat Sejak Januari
Berdasarkan data dari BGN, sebanyak 6.517 orang mengalami keracunan akibat konsumsi makanan dalam program MBG dari Januari hingga September 2025 di berbagai wilayah Indonesia.
Fatmawati menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk tidak membiarkan kasus serupa terjadi di wilayahnya.
"Khusus di Provinsi Sulawesi Selatan, kami tidak mau ada kejadian luar biasa atau keracunan MBG," ujarnya.
Ia juga meminta masyarakat untuk tetap percaya terhadap pemerintah yang tengah melakukan berbagai langkah perbaikan dalam pelaksanaan program MBG.
"Yang tak kalah penting saat ini adalah meyakinkan kepada anak kita, orangtua siswa, dan pihak sekolah bahwa tujuan dari MBG ini adalah untuk memastikan anak-anak kita tidak mengalami kekurangan gizi," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
