Pantau - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, belum dapat melaksanakan program Sekolah Rakyat karena terkendala persyaratan lahan yang tidak terpenuhi.
Syarat Lahan Tidak Terpenuhi, Uji Kelayakan Gagal Dilaksanakan
Program Sekolah Rakyat mensyaratkan tersedianya lahan seluas 6 hingga 10 hektare dalam satu kawasan terpadu yang mencakup ruang kelas, asrama, ruang olahraga, ruang praktik, dan fasilitas penunjang lainnya.
Kepala Dinas Sosial Kota Mataram menyebutkan bahwa wilayah Kota Mataram tidak memiliki lahan seluas itu, dengan lahan rata-rata hanya sekitar satu hektare.
Hal ini menyebabkan uji kelayakan belum dapat dilakukan karena syarat utama tidak terpenuhi.
Meski Sekolah Rakyat bukan program wajib, namun apabila daerah memenuhi syarat, maka pelaksanaannya menjadi kewajiban.
Pemkot Mataram sempat mengusulkan pola berbeda dengan memanfaatkan sekolah yang sudah ada, namun ditolak karena Sekolah Rakyat harus dibangun di atas lahan baru.
Usulan pemisahan lokasi sekolah dan asrama juga tidak diterima karena konsep Sekolah Rakyat menekankan seluruh fasilitas harus berada dalam satu kawasan.
Kerja Sama dengan Paramita Jadi Solusi Sementara
Solusi alternatif yang memungkinkan adalah menjalin kerja sama dengan Sekolah Rakyat Kementerian Sosial di Paramita, Lombok Barat.
Namun, gedung yang dimiliki Kemensos di Paramita hanya mampu menampung sekitar 50 siswa.
Lombok Barat sendiri telah memiliki Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kecamatan Gunung Sari, sedangkan Lombok Timur memanfaatkan bangunan bekas sebagai lokasi sekolah.
Sementara itu, minat anak-anak dari Kota Mataram untuk mengikuti program Sekolah Rakyat cukup tinggi.
Data calon siswa yang dikumpulkan berdasarkan kategori Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 hingga 4 menunjukkan jumlah pendaftar mencapai ratusan orang.
Anak-anak dalam kelompok desil tersebut dipastikan memiliki minat besar karena seluruh fasilitas pendidikan di Sekolah Rakyat disediakan secara gratis oleh pemerintah.
- Penulis :
- Gerry Eka
