Pantau - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi menegaskan pentingnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah terjadinya kasus keracunan massal di Kabupaten Agam.
Insiden keracunan tersebut menimpa 74 penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu, 1 Oktober 2025, di Nagari Kampung Tangah, Kecamatan Lubuk Basung.
"Kelengkapan dapur-dapur SPPG ini harus diperhatikan, termasuk pengawasan aspek kesehatannya," ujar Mahyeldi.
Dapur Harus Sesuai Standar, Program MBG Wajib Diawasi Ketat
Gubernur Mahyeldi menekankan bahwa kelengkapan dan aspek kesehatan dapur SPPG harus menjadi perhatian bersama semua pihak.
"Ini berkaitan dengan yang dikonsumsi. Ini kewajiban negara karena berkaitan dengan keamanan pangan dan juga kelancaran pangan," tegasnya.
Ia menyatakan bahwa dapur yang tak memenuhi standar dapat membahayakan penerima manfaat, khususnya anak-anak didik yang menjadi sasaran utama program.
Setelah kejadian tersebut, Mahyeldi segera mengumpulkan kepala daerah dan pemangku kepentingan di Sumbar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
Dalam rapat evaluasi tersebut, Mahyeldi menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis jangka panjang dan merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Karena itu, pelaksanaannya harus dijalankan secara serius dan diawasi secara ketat oleh seluruh pemangku kebijakan.
Dampak Bisa Menyentuh Ekonomi Daerah
Mahyeldi memperingatkan bahwa permasalahan dalam pelaksanaan MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga berpotensi mengganggu sektor ekonomi daerah.
Ia menjelaskan bahwa bahan makanan dalam program MBG berasal dari sektor pertanian dalam negeri.
"Jadi, kalau ini tidak disikapi dengan cepat, maka bisa mengganggu kesinambungan ekonomi," ungkapnya.
Dengan demikian, pengawasan terhadap kualitas makanan dan kelayakan dapur menjadi krusial agar program MBG tetap berkelanjutan dan aman bagi masyarakat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
