Pantau - Pimpinan Ombudsman RI Heri Susanto melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Riau dan meminta komitmen Pemprov Riau untuk serius menindaklanjuti laporan masyarakat.
Kunjungan dan Komitmen Bersama
Kedatangan Heri Susanto yang membawahi wilayah Provinsi Riau ini bertujuan untuk silaturahmi, koordinasi, sekaligus menjalin hubungan kerja sama dengan Gubernur Riau baru, Abdul Wahid.
Dalam pertemuan tersebut, Heri menegaskan pentingnya sinergi antara Ombudsman dengan pemerintah daerah.
"Kita sudah bertemu dan membicarakan terkait posisi Ombudsman dan Pemprov Riau. Kita siap bersinergi untuk memperbaiki lebih baik dan meminta komitmen terkait penyelesaian laporan masyarakat yang diadukan melalui ombudsman," ungkapnya.
Kunjungan ini disambut langsung oleh Gubernur Riau Abdul Wahid didampingi Sekda Riau Syahrial Abdi.
Turut hadir Kaper Ombudsman RI Riau Bambang Pratama, Kaper DIY Muflihul Hadi, Kaper Jambi Saiful Roswandi, dan Kaper Sumut Herdensi.
Sebelumnya, Ombudsman juga telah menjalin silaturahmi dengan Gubernur Riau periode sebelumnya, Syamsuar.
Laporan Masyarakat dan Dukungan Gubernur
Ombudsman mengapresiasi laporan masyarakat yang sudah ditangani Pemprov Riau.
Sepanjang tahun 2025 tercatat ada 10 OPD dan UPT di bawah Pemprov Riau yang dilaporkan ke Ombudsman.
"Tapi kita tetap minta komitmennya karena ini era kepemimpinan baru agar bisa berkomitmen menyelesaikan laporan masyarakat. Alhamdulillah gubernur menyampaikan dukungannya dan terima kasih kepada ombudsman yang telah mendampingi dan memberikan informasi terkait keluhan masyarakat," jelas Heri.
Kaper Ombudsman RI Provinsi Riau, Bambang Pratama, menyebut pengaduan masyarakat berasal dari laporan langsung maupun kunjungan ke sejumlah OPD.
Beberapa pengaduan tersebut antara lain terkait pelayanan di RSUD Arifin Achmad, seleksi penerimaan murid baru (SPMB) di sektor pendidikan, perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta masalah sosial lainnya.
"Ada dua dikeluhkan masyarakat pertama terkait standar pelayanan yang belum dibuat lalu potensi mal administrasi seperti mutasi dan segala macamnya. Termasuk dinas tenaga kerja dan transmigrasi aduan buruh terkait bidang pengawasan. Beberapa masukan seperti pelayanan di RSUD Arifin Achmad dan SPMB kita berikan dan ini diapresiasi Pak Gubernur," ujarnya.
Ke depan, Ombudsman akan melakukan penilaian rutin secara nasional terhadap pelayanan di Pemprov Riau.
Ombudsman RI juga berkomitmen mendampingi Pemprov Riau agar peringkat pelayanan publik bisa meningkat dari posisi enam menjadi lebih baik.
Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan pihaknya membutuhkan peran Ombudsman dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Ia meminta agar Ombudsman tetap mendampingi dan memberikan informasi terkait keluhan masyarakat yang melibatkan penyelenggara pelayanan publik di bawah Pemprov Riau.
- Penulis :
- Shila Glorya
