Pantau - Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance mengeluarkan peringatan keras bahwa penutupan pemerintahan yang berkepanjangan dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal, jika tidak segera ditemukan solusi politik untuk menghentikan kebuntuan anggaran.
JD Vance: "Kami Harus Memberhentikan Orang-Orang" Jika Shutdown Berlarut
Pernyataan itu disampaikan JD Vance dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu, 1 Oktober 2025, di Gedung Putih, Washington D.C.
Menurut Vance, penundaan pembukaan kembali pemerintahan akan berdampak serius terhadap para pekerja federal.
"Jujur saja, jika hal ini berlarut-larut selama beberapa hari atau beberapa pekan ke depan, kami harus memberhentikan orang-orang," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Vance juga menyalahkan Partai Demokrat atas kebuntuan anggaran yang berisiko menyebabkan shutdown.
Ia menilai kurangnya kesepakatan di Kongres sebagai penghambat utama dalam menjaga pemerintahan tetap berjalan.
Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt juga turut berbicara dalam konferensi pers tersebut.
Ia mengisyaratkan bahwa PHK terhadap pegawai federal bisa terjadi dalam waktu dekat.
"dalam waktu dekat", ujarnya, tanpa memberikan tenggat waktu pasti.
Leavitt menekankan pentingnya segera mencapai kompromi untuk mencegah dampak ekonomi dan sosial yang lebih luas.
Pegawai Federal Terancam, Pemimpin Senat Salahkan Partai Republik
Pada kasus shutdown sebelumnya di Amerika Serikat, pegawai federal yang dikategorikan esensial tetap diminta bekerja.
Sementara itu, ratusan ribu pegawai lainnya diwajibkan mengambil cuti tanpa bayaran.
Namun setelah pemerintahan kembali dibuka, pegawai yang terdampak biasanya akan menerima gaji secara retroaktif.
Kondisi serupa diperkirakan akan kembali terjadi jika negosiasi antara partai politik tidak segera membuahkan hasil.
Pemimpin Minoritas Senat AS Chuck Schumer turut mengomentari situasi tersebut melalui platform media sosial X.
"Partai Republik melakukan shutdown pemerintah karena mereka tidak mau repot-repot melindungi perawatan kesehatan bagi warga Amerika di seluruh negeri ini", tulis Schumer dalam unggahannya.
Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai kapan dan bagaimana kebuntuan tersebut akan diselesaikan oleh legislatif AS.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Tria Dianti
