Pantau - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat atas keberhasilan menjadikan provinsi tersebut sebagai wilayah dengan jumlah Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan terbanyak di Indonesia.
Dalam acara peresmian Posbankum yang berlangsung di Bandung pada Kamis (2/10/2025), dilaporkan bahwa sebanyak 5.957 desa dan kelurahan di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat telah membentuk Posbankum.
"Diharapkan hal ini menjadi contoh bagi provinsi lainnya di Indonesia," ungkap Supratman.
Atas pencapaian ini, Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) menganugerahkan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat atas rekor pembentukan Posbankum terbanyak di seluruh desa/kelurahan dalam satu provinsi.
Dukung Akses Keadilan, Posbankum Diperkuat dengan Pelatihan Paralegal
Dengan peresmian tersebut, jumlah Posbankum secara nasional kini mencapai 36.547 unit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Jumlah ini didukung oleh 58.850 paralegal serta 1.388 kepala desa dan lurah yang telah mengikuti Pelatihan Juru Damai dari Mahkamah Agung.
Posbankum merupakan bagian dari program pendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memberikan layanan informasi hukum, penyelesaian konflik melalui mediasi, serta rujukan layanan advokat pro bono.
Selain peresmian Posbankum, juga diselenggarakan Pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan yang diikuti 11.914 peserta dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Pelatihan ini bertujuan mempersiapkan paralegal agar dapat memberikan layanan Posbankum secara cepat, tepat, dan terjangkau bagi masyarakat.
Kegiatan pelatihan dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM serta penyuluh hukum dari berbagai instansi.
"Pembentukan Posbankum dan pelatihan paralegal adalah langkah konkret Kemenkum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk mempermudah masyarakat memperoleh akses keadilan hingga ke tingkat desa/kelurahan," tegas Supratman.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan terima kasih kepada Kemenkum HAM yang telah menjadi inisiator sekaligus pendorong utama program ini.
"Keberhasilan capaian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam pembentukan Posbankum tidak mungkin terwujud tanpa sinergi dengan Kementerian Hukum," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Jawa Barat, Asep Sutandar, menekankan pentingnya menjaga kesinambungan kerja sama lintas sektor.
"Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Barat akan terus meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak guna memastikan pelayanan Posbankum berjalan dengan baik," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemberi bantuan hukum, dan masyarakat sipil.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Aditya Yohan
