Pantau - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memiliki peran penting dan dibutuhkan oleh bangsa serta negara, terutama di tengah tantangan era digital dan perkembangan kecerdasan buatan (AI).
PWI Jadi Penjaga Etika dan Kualitas Jurnalistik
Pernyataan tersebut disampaikan Meutya dalam acara Pengukuhan Pengurus PWI Pusat Masa Bakti 2025–2030 di Monumen Pers Nasional, Surakarta, Jawa Tengah, pada Sabtu, 4 Oktober 2025.
Meutya mengatakan, persatuan PWI semakin relevan karena banyak perusahaan pers yang kesulitan bertahan di tengah perubahan ekosistem media.
Menurutnya, hal ini menjadikan PWI tidak hanya dibutuhkan oleh insan pers, tetapi juga oleh bangsa dan negara.
Ia menyoroti tantangan digitalisasi dan perkembangan AI yang membuat masyarakat semakin sulit membedakan antara berita benar dan berita hoaks.
Meutya mengimbau agar seluruh pihak, terutama media, kembali berpegang pada karya jurnalistik yang patuh pada etika jurnalistik.
Ia menegaskan bahwa etika jurnalistik dijaga oleh media arus utama atau media konvensional yang telah berperan menjaga bangsa sejak masa perjuangan kemerdekaan.
Namun, ia juga mengakui bahwa media sosial memiliki peran penting dalam penyebaran informasi, terutama dalam sepuluh tahun terakhir.
Meutya menekankan pentingnya agar media konvensional dan media sosial dapat berjalan beriringan tanpa saling meniadakan.
Ia mengingatkan insan pers untuk meneladani para pendahulu yang dulu memberitakan perjuangan dan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Menurutnya, catatan perjuangan tersebut tidak dimiliki oleh media sosial, sehingga kolaborasi antara media sosial dan media konvensional menjadi hal yang penting.
Perpres Publisher Rights Perkuat Ekosistem Media Nasional
Dalam konteks hubungan media dan pemerintah, Meutya menyebut bahwa pemerintah wajib membuat regulasi yang sesuai dengan aspirasi PWI.
Salah satu regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights.
Meutya menjelaskan bahwa saat masih menjadi anggota Komisi I DPR RI, Presiden Jokowi telah mendorong lahirnya Perpres tersebut pada peringatan Hari Pers Nasional.
Setelah melalui proses panjang dan pembahasan bersama para wartawan, draf Perpres itu akhirnya ditandatangani oleh Presiden Jokowi.
Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo, regulasi tersebut kemudian dikukuhkan dan komite pengawasan dibentuk untuk mengawasi pelaksanaannya.
Pemerintah juga mengundang sejumlah platform digital besar agar patuh pada aturan tersebut.
Salah satu platform, Google, disebut telah membantu ekosistem media dengan memberikan kompensasi bagi penggunaan karya jurnalistik.
Meutya berharap langkah itu dapat memperkuat ekosistem media nasional agar media sosial dan media konvensional bisa berdampingan secara seimbang dan saling memperkuat.
Ia menilai pengukuhan pengurus baru PWI Pusat merupakan momentum kebangkitan baru bagi organisasi wartawan tertua di Indonesia itu.
PWI diharapkan menjadi rumah yang aman, produktif, dan kredibel bagi para anggotanya untuk menghasilkan karya jurnalistik yang independen dan berintegritas.
Meutya menegaskan bahwa pengukuhan tersebut tidak boleh hanya menjadi acara seremonial, tetapi harus menjadi momentum memperkuat semangat persatuan bangsa melalui kekuatan pers.
Ia juga meminta agar kerja sama PWI dengan pemerintah pusat diikuti oleh sinergi serupa antara PWI daerah dan pemerintah daerah.
Meutya mengimbau seluruh pengurus PWI di daerah untuk menjalin komunikasi aktif dengan pemerintah daerah masing-masing.
Menurutnya, pemerintah wajib mendukung PWI dan seluruh ekosistem media nasional agar dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Tria Dianti
