Pantau - Komisi XIII DPR RI melakukan peninjauan sarana dan kelayakan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Ambon dalam rangka kunjungan kerja reses di Kota Ambon, Maluku.
Pastikan Pelayanan dan Hak Warga Binaan Terpenuhi
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari agenda reses masa persidangan I tahun sidang 2025–2026 di Provinsi Maluku.
"Kami ingin memastikan pelayanan pemasyarakatan di Lapas Ambon berjalan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku," ungkap Rinto.
Peninjauan dilakukan dengan meninjau blok hunian, klinik, hingga dapur untuk menilai kelayakan fasilitas dan efektivitas program pembinaan bagi warga binaan.
Komisi XIII juga memastikan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) warga binaan, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, dan perlakuan yang manusiawi.
Selain aspek pelayanan, pengawasan juga diarahkan pada penggunaan anggaran negara agar pelaksanaannya tepat sasaran, efisien, dan transparan.
Rekomendasi Perbaikan dan Komitmen Lapas Ambon
Fasilitas yang ditinjau mencakup dapur kalesang, klinik pratama, wartel pemasyarakatan, serta blok hunian di lingkungan Lapas Ambon.
Rinto Subekti menyampaikan bahwa kondisi fasilitas saat ini sudah baik, namun pihaknya akan memberikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Maluku agar kualitas layanan terus ditingkatkan.
Kepala Lapas Ambon, Hendra Budiman, menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen pihaknya untuk menjaga serta meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan.
"Kami terus berupaya menciptakan lingkungan pembinaan yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh warga binaan," ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku, Riky Dwi Biantoro; Kepala Kanwil Kemenkumham Maluku, Saiful Sahri; Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Provinsi Maluku, Doni Alfisyahrin; serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasyarakatan se-Maluku.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
