Pantau - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam penanganan kendaraan over dimension over loading (ODOL) sebagai bagian dari strategi mewujudkan kebijakan logistik nasional yang berkelanjutan.
AHY menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi bersama sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait.
"Saya bersama sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan juga para pemimpin dari berbagai K/L sejak awal mengawal isu penertiban kendaraan ODOL, over dimension overload," ungkapnya.
AHY menegaskan bahwa kebijakan zero ODOL tidak dapat diterapkan secara sepihak dan harus melibatkan seluruh pihak terkait agar solusinya realistis dan tidak menimbulkan gangguan terhadap ekonomi.
Sinergi Antar Kementerian Jadi Kunci Implementasi Zero ODOL
Menurut AHY, keberhasilan kebijakan zero ODOL sangat bergantung pada sinergi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas, hingga Badan Pusat Statistik.
Koordinasi tersebut bertujuan untuk menyatukan kepentingan antara keselamatan jalan, efisiensi logistik, serta keberlanjutan industri nasional.
"Di sini kita lebur, setiap K/L pasti punya concern, ada yang menitikberatkan pada dampak ekonomi misalnya jika ODOL ditertibkan. Ada yang mengedepankan aspek keselamatan dan ada juga yang memikirkan dampak sosial," ujarnya.
Langkah kolaboratif pemerintah juga mencakup penyusunan insentif dan penyesuaian regulasi agar pelaku industri tidak terbebani, sekaligus menjaga kelancaran rantai pasok logistik nasional.
AHY menekankan pentingnya pendekatan berbasis dialog, riset, dan uji coba di sejumlah wilayah sebelum kebijakan diberlakukan penuh.
Keselamatan Jadi Prioritas Utama dalam Transisi ke Zero ODOL
AHY mengingatkan bahwa keselamatan manusia harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan logistik, di atas pertimbangan ekonomi maupun teknis lainnya.
"Tidak boleh ada yang merasa lebih penting dari yang lain. Tetapi ketika harus diletakkan pada prioritasnya, tentu keselamatan manusia tidak ada yang lebih tinggi dari itu," tegasnya.
Ia mengajak seluruh kementerian, lembaga, dan pelaku swasta untuk bersama-sama mewujudkan sistem logistik nasional yang aman, efisien, dan ramah lingkungan.
Kebijakan zero ODOL secara nasional ditargetkan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.
Dalam tugas koordinasinya, AHY membawahi lima kementerian, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, serta Kementerian Perhubungan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Tria Dianti
