Pantau - Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DKI Jakarta, Miftahuddin, menyatakan bahwa insiden keracunan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah, termasuk Jakarta, harus menjadi sinyal untuk memperkuat sistem pengawasan, bukan alasan untuk menghentikan program. Ia menegaskan bahwa program ini tetap merupakan langkah strategis untuk pemenuhan gizi anak dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Program MBG Beri Manfaat Nyata, tapi Masih Perlu Diperkuat
Miftahuddin menegaskan bahwa MBG adalah program dengan manfaat besar.
"Insiden tersebut harus dilihat sebagai sinyal bagi semua pihak untuk memperkuat pengawasan, bukan sebagai alasan untuk mereduksi atau membatalkan program. Insiden kecil tidak boleh menggugurkan manfaat besar yang telah dicapai MBG," ungkapnya.
Ia juga menyampaikan data realisasi program MBG hingga 8 September 2025, di mana pemerintah telah menyalurkan anggaran sebesar Rp13 triliun untuk melayani 22,7 juta penerima manfaat melalui 7.644 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Jumlah tersebut baru mencakup sekitar 18,3 persen dari total pagu APBN untuk MBG yang mencapai Rp71 triliun.
Penerima manfaat terbesar berada di Pulau Jawa, yakni 13,26 juta orang atau hampir 58 persen dari total. Disusul Sumatera (4,86 juta), Sulawesi (1,70 juta), Bali-Nusa Tenggara (1,34 juta), Kalimantan (1,03 juta), serta Maluku dan Papua (0,52 juta).
"Realisasi MBG sudah sangat baik, ya, penerima manfaat paling banyak dari Jawa," ujarnya.
Data ini menunjukkan dua hal penting menurut Miftahuddin.
"Pertama, program MBG telah memberikan manfaat nyata dan menjangkau banyak masyarakat," katanya.
"Kedua, masih ada ruang besar untuk meningkatkan kecepatan realisasi distribusi dan kualitas pengawasan agar target akhir tahun tercapai," lanjutnya.
Target Belum Tercapai, Mutu dan Keamanan Harus Diutamakan
Miftahuddin mengingatkan bahwa target nasional penerima manfaat MBG pada 2025 adalah 82,9 juta orang. Namun hingga awal September, jumlah penerima baru mencapai 22,7 juta orang.
"Ini masih jauh dari target. Maka penguatan mutu, distribusi, dan keamanan pangan tidak bisa ditawar," tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya memberdayakan UMKM secara konsisten, dengan dukungan dan pendampingan yang kuat dari pemerintah.
Selain itu, diperlukan audit menyeluruh terhadap penyedia dan pelaksana lapangan, peningkatan standar higienitas dapur, serta verifikasi ketat terhadap bahan pangan.
"Program ini bukan hanya soal kuantitas, tapi juga soal kualitas, di mana makanan harus bergizi seimbang, bersih, aman, dan UMKM yang terlibat sebagai penyedia material pangan harus dibantu supaya hasilnya sesuai standar," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
