Pantau - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat tidak akan berimbas pada tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), non-Aparatur Sipil Negara (ASN), maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dampak Pemangkasan DBH dan Formasi PJLP
“Tidak ada hal yang berkaitan dengan (tunjangan) ASN,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa.
Pramono menjelaskan bahwa dampak nyata dari pemangkasan DBH justru akan terlihat pada berkurangnya peluang lowongan kerja bagi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pada tahun 2026.
Selama ini, Pemprov DKI Jakarta rutin membuka formasi untuk berbagai posisi PJLP seperti petugas pemadam kebakaran, pasukan kebersihan, pasukan oranye, dan pasukan putih.
“Yang mungkin akan mengalami perubahan adalah, selama ini kan PJLP kita, kayak kemarin damkar kita buka 1.000, pasukan oranye 1.100, pasukan putih 500. Karena ada pengurangan ini, mungkin untuk tahun depan peluang itu juga akan berkurang,” jelas Pramono.
Namun, ia menegaskan bahwa jumlah formasi PJLP untuk tahun 2025 tetap dipertahankan sebanyak 1.000 formasi.
“Tetapi yang untuk tahun ini semuanya, tahun 2025, tidak mengalami perubahan,” ujar Pramono.
Efisiensi Anggaran dan Komitmen Layanan Publik
Pramono mengungkapkan bahwa DKI Jakarta menjadi daerah yang mengalami pemangkasan DBH paling besar dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Awalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp95 triliun, namun setelah pemangkasan hampir Rp15 triliun dari DBH, kini APBD DKI tersisa Rp79 triliun.
“Memang pemotongan Jakarta paling besar. Ini menjadi tantangan bagi saya dan Pak Wagub (Rano Karno) untuk bisa menyelesaikan, tetap target kami dengan baik,” tutur Pramono.
Dengan kondisi tersebut, Pemprov DKI harus melakukan efisiensi di berbagai sektor, termasuk memangkas biaya perjalanan dinas dan konsumsi di Balai Kota DKI.
Meski begitu, Pramono memastikan program-program prioritas masyarakat seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tidak akan tersentuh pemotongan anggaran.
Ia juga berharap pendekatan creative financing dapat mendorong pembangunan di Jakarta di tengah keterbatasan fiskal daerah.
- Penulis :
- Shila Glorya
