AKPI Disebut Mitra Vital Pemerintah dalam Penguatan Sistem Hukum dan Ekonomi Nasional

Pantau - Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menyebut Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) sebagai mitra vital pemerintah dalam memperkuat sistem hukum dan ekonomi nasional sejak awal berdirinya.

Sinergi Pemerintah dan Profesional Hukum

Otto menegaskan peran penting AKPI terutama di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Dalam acara pelantikan pengurus AKPI periode 2025–2028 di Jakarta, Otto menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah dan profesional hukum telah memberikan dampak nyata dalam penegakan hukum kepailitan dan PKPU, menjaga iklim usaha yang sehat, serta mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Ia menambahkan bahwa AKPI yang berdiri sejak 5 Agustus 1998 telah menjadi organisasi profesi kurator dan pengurus terbesar di Indonesia.

Otto juga mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang telah dilantik dan menekankan bahwa pelantikan bukan hanya acara seremonial, tetapi bentuk komitmen menjalankan kebijakan dan aturan organisasi secara konsisten serta bertanggung jawab.

"Ini menjadi momentum penting yang menegaskan kembali peran strategis profesi kurator dan pengurus dalam ekosistem hukum dan ekonomi nasional," ungkapnya.

Dorongan untuk Integritas dan Pendidikan Berkelanjutan

Dalam pesannya kepada anggota AKPI, Otto menyoroti dua hal utama, yaitu menjaga integritas dan profesionalisme sebagai dasar utama untuk membangun kepercayaan publik terhadap profesi kurator dan pengurus, serta melaksanakan pendidikan hukum secara berkelanjutan dengan mengadakan program pendidikan kurator dan pengurus guna meningkatkan pengetahuan serta keterampilan di bidang kepailitan dan PKPU.

Sebanyak 363 pengurus AKPI resmi dilantik, dengan Jimmy Simanjuntak terpilih sebagai Ketua Umum AKPI periode 2025–2028.

Acara pelantikan turut dihadiri oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia Todutua Pasaribu, Direktur Perdata Ditjen AHU Kemenkumham Henry Sulaiman, Asisten Pengawasan dan Koordinator Jamdatun Diah Yuliastuti, jajaran pengurus dan dewan kehormatan AKPI periode 2025–2028, serta mitra perbankan dan pemangku kepentingan lainnya.