Pantau - Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan pentingnya dukungan fiskal yang adil bagi daerah untuk mengawal pelaksanaan Program Astacita agar pembangunan dan pelayanan publik berjalan optimal.
Dukungan Fiskal Jadi Kunci Keberhasilan Astacita
"Kita semua sudah sepakat bahwa kita satu garis, tegak lurus dengan Astacita Bapak Presiden. Jadi kalau visi para kepala daerah ini bisa dijalankan, tentu juga itu akan otomatis menjalankan visi-visi Bapak Presiden," ungkapnya.
Anwar menyampaikan hal tersebut setelah bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Dalam pertemuan itu, Anwar bersama sejumlah gubernur menyampaikan aspirasi pemerintah daerah terkait pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk tahun 2026.
Ia menyoroti persoalan daerah dalam penyusunan APBD 2026, khususnya dampak efisiensi alokasi dana bagi hasil dan dana alokasi umum bagi daerah.
Hampir seluruh daerah, termasuk Sulawesi Tengah, mengalami pemangkasan anggaran yang menyebabkan keterbatasan fiskal akibat berkurangnya transfer pusat.
Daerah Alami Tekanan Anggaran Akibat Pemangkasan TKD dan DBH
Anwar menjelaskan bahwa kondisi tersebut berdampak pada beban keuangan daerah yang semakin berat.
Penambahan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga menambah beban APBD, sementara kepala daerah baru harus menunaikan janji pembangunan kepada masyarakat.
Menurut Anwar, alokasi anggaran yang cukup akan menentukan keberhasilan program daerah yang selaras dengan visi besar Astacita Presiden, terutama dalam bidang pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Ia mencontohkan beberapa inisiatif seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Sekolah Rakyat yang membutuhkan pembiayaan besar, sehingga perlu adanya ruang fiskal yang lebih fleksibel bagi daerah.
Pertemuan dengan Menteri Keuangan berlangsung secara terbuka, di mana kepala daerah diberi kesempatan menyampaikan aspirasi dan persoalan keuangan pascapotongan anggaran yang signifikan tahun ini.
Menteri Keuangan, menurut Anwar, menyambut baik masukan dari para kepala daerah dan menegaskan bahwa kebijakan efisiensi akan dievaluasi, terutama bagi program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Anwar mengungkapkan Dana Bagi Hasil (DBH) Sulawesi Tengah turun hingga 45 persen, dari Rp700 miliar menjadi Rp200 miliar, sementara APBD menyusut sekitar Rp1,2 triliun dari total Rp6 triliun.
Ia berharap pemerintah pusat memberikan kepercayaan lebih besar kepada daerah dalam mengelola keuangan, mengingat kepala daerah baru memiliki komitmen tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Anwar menegaskan bahwa ketika daerah diberi keleluasaan fiskal, maka pelaksanaan visi para kepala daerah akan otomatis mendukung Astacita Presiden, mempercepat pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kalau daerah diberi kepercayaan tentu uang tidak semua harus di bank tapi di kas daerah. Di daerah juga kita mengelola dengan baik," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk membahas penguatan sinergi fiskal melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta dan dihadiri beberapa gubernur, antara lain Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Pertemuan membahas upaya mencari solusi terhadap pemotongan TKD dan DBH agar pembangunan di daerah tidak terhambat.
- Penulis :
- Shila Glorya
