Pantau - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) daerah. Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.
Mahyeldi Soroti Dampak Pengurangan Dana Transfer
Mahyeldi menyampaikan bahwa pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) berdampak signifikan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan rutin dan proyek infrastruktur publik.
“Kita harapkan ini bisa seluruh gaji pegawai ini kalau bisa dari pusat semuanya, ya kita harapkan begitu,” ungkapnya.
Menurutnya, berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) semakin menekan keuangan daerah, terlebih di tengah meningkatnya kebutuhan anggaran untuk membayar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta menjalankan program pembangunan masyarakat.
Mahyeldi menjelaskan, “Kenapa? ini kan kaitan dengan DAU kan juga pengurangan, sementara dari Kementerian PAN-RB kita mengangkat PPPK dan pegawai kemarin sementara pembiayaannya itu adalah dibebankan pada daerah. Oleh karena itu kita harapkan ini bisa seluruh gaji pegawai ini kalau bisa dari pusat semuanya.”
Pertemuan Kepala Daerah dan Pemerintah Pusat
Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi para kepala daerah untuk menyampaikan kondisi fiskal di wilayah masing-masing setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran pusat.
Mahyeldi berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali kebijakan TKD atau mengambil alih pembayaran gaji pegawai agar pemerintah daerah dapat fokus pada pembangunan prioritas sesuai arah nasional.
Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah supaya agenda pembangunan serta pelayanan publik tetap berjalan.
“Mudah-mudahan dengan kita bertemu pada hari ini, diharapkan TKDnya harus bisa meningkat lagi atau dikembalikan lagi. Atau seperti beberapa opsi yang kami sampaikan tadi itu kaitan dengan gaji pegawai kalau bisa mungkin tanggung jawab pusat,” ujarnya.
Selain Mahyeldi, pertemuan itu juga dihadiri oleh sejumlah kepala daerah seperti Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Para gubernur sepakat bahwa kebijakan TKD perlu disesuaikan agar tidak menghambat pelaksanaan program daerah dan tetap memperhatikan standar pelayanan publik.
Mahyeldi optimistis komunikasi konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah akan menghasilkan kebijakan fiskal yang lebih adil dan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
- Penulis :
- Shila Glorya
