Pantau - Transformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di era modern bukan sekadar jargon birokrasi, melainkan respons nyata terhadap dinamika masyarakat yang terus berkembang.
Dalam forum Dialog Publik di Jakarta, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa Polri kini membuka diri terhadap kritik dan masukan publik.
Sikap ini mencerminkan kesadaran bahwa Polri bukan lagi institusi yang kebal kritik, tetapi lembaga negara yang ingin membangun kepercayaan melalui transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi dua arah.
Kritik Bukan Ancaman, Melainkan Ruang Perbaikan
Polri kini menganggap kritik sebagai bagian penting dari proses pertumbuhan dan pembenahan institusi, bukan sebagai bentuk perlawanan terhadap kewibawaan aparat.
Transformasi ini diwujudkan dalam beberapa aspek, antara lain pembenahan sistem komunikasi, peningkatan profesionalisme personel, serta percepatan respons terhadap perubahan sosial.
Brigjen Trunoyudo juga menekankan bahwa tugas Polri tidak hanya sebatas pada penegakan hukum.
"Tugas Polri juga mendukung kesuksesan program-program pemerintah," ujarnya.
Namun ia mengingatkan bahwa tanggung jawab komunikasi publik mengenai program pemerintah tidak bisa dibebankan kepada Polri saja.
"Ada gap dalam memahami persepsi reality, ini yang harus diisi oleh humas-humas K/L. Jangan sampai diisi oleh penyebar hoaks," jelasnya.
Menurutnya, di era digital saat ini, tantangan komunikasi publik semakin besar karena opini masyarakat sering dibentuk oleh narasi yang tidak berdasar fakta.
Transparansi Jadi Kewajiban Moral
Keterbukaan Polri juga ditunjukkan melalui kesadaran internal bahwa seluruh personel Polri bekerja dengan dana yang berasal dari rakyat melalui anggaran negara.
"Dari ujung kaki sampai ujung kepala anggota Polri dibiayai oleh negara," tegas Brigjen Trunoyudo.
Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa setiap tindakan, kebijakan, dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan administratif kepada publik.
Dalam konteks reformasi kelembagaan, transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan masyarakat.
Transformasi Polri diarahkan agar institusi ini benar-benar menjadi pelayan dan pelindung masyarakat yang profesional, responsif, serta terbuka terhadap kritik sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- Penulis :
- Aditya Yohan
