Pantau - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menolak kehadiran atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 di Jakarta.
Idrus menilai langkah tersebut bukan hanya berprinsip, tetapi juga menunjukkan keberpihakan pada martabat negara, solidaritas kemanusiaan, dan konsistensi diplomasi luar negeri Indonesia.
“Sikap ini bukan populisme, melainkan bentuk nyata dari posisi politik luar negeri kita yang sejak awal berpihak pada kemerdekaan Palestina,” ujar Idrus.
Penolakan Dinilai Penting untuk Menjaga Integritas Diplomasi
Menurut Idrus, memberi ruang kepada atlet Israel di tengah situasi kemanusiaan yang memburuk di Gaza bisa melemahkan posisi diplomatik Indonesia.
Ia menegaskan bahwa Indonesia tetap harus teguh pada prinsip: pengakuan terhadap Israel hanya akan diberikan jika Israel terlebih dahulu mengakui Palestina.
Idrus juga meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga serta pihak penyelenggara kejuaraan untuk mempertimbangkan secara strategis keputusan penolakan ini.
Pertimbangan tersebut mencakup dampak terhadap diplomasi internasional, reaksi publik domestik, serta potensi sanksi dari federasi olahraga internasional.
"Ini bukan sekadar teknis olahraga. Ini menyangkut moral dan politik luar negeri,” ujarnya.
Konsistensi Sikap Indonesia dalam Ajang Internasional
Idrus menambahkan bahwa penolakan terhadap keikutsertaan delegasi Israel bukanlah hal baru bagi Indonesia.
Dalam sejumlah kejuaraan internasional sebelumnya, Indonesia juga telah menolak partisipasi tim Israel karena tidak memiliki hubungan diplomatik.
Menurutnya, langkah kali ini menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina dan nilai kemanusiaan yang diamanatkan oleh konstitusi.
“Ini bukan tindakan intimidatif, tapi bentuk konsistensi. Kita harus menjaga integritas bangsa di tengah tekanan global,” tutur Idrus, yang juga menjabat sebagai Penasihat DPP BKPRMI.
Pramono Anung Tegaskan Penolakan, Sebut Tidak Ada Manfaatnya
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjadi figur yang paling vokal dalam penolakan tersebut.
Ia menyatakan bahwa visa untuk atlet Israel sebaiknya tidak dikeluarkan.
"Kalau saya, yang paling penting visanya nggak usah dikeluarkan saja, supaya nggak ke Jakarta. Karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini," ujar Pramono.
Ia menilai kehadiran atlet Israel, di tengah tragedi kemanusiaan yang menimpa warga sipil di Gaza, berisiko memicu reaksi emosional dari masyarakat Indonesia.
Pramono juga menegaskan bahwa arah kebijakan luar negeri Indonesia sudah sangat jelas, mengacu pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB.
“Pidato Pak Presiden sudah clear. Jadi nggak perlu diterjemahkan lagi,” katanya.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel hanya jika Israel mengakui kemerdekaan Palestina secara sah.
“Kami siap membangun hubungan diplomatik dengan Israel apabila negara itu mengakui Palestina secara sah,” ujar Prabowo dalam wawancara dengan Reuters di Paris pada Mei 2025, yang kemudian ditegaskan kembali di hadapan Sidang Umum PBB.
Sikap ini menunjukkan keseimbangan diplomasi Indonesia: mendukung solusi dua negara tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kedaulatan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
