Pantau - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencabut izin 2.039 kios, distributor, dan pengecer pupuk subsidi yang terbukti melakukan pelanggaran serius dalam penyaluran pupuk.
"Ada keluhan petani seluruh Indonesia, kami temukan ada 2.039 kios, distributor, pengecer yang bermasalah, hari ini kami umumkan izinnya dicabut", tegas Amran dalam keterangannya.
Pelanggaran Harga dan Manipulasi Penjualan
Pencabutan izin dilakukan setelah investigasi menyeluruh menemukan praktik manipulatif, terutama kenaikan harga pupuk bersubsidi jenis NPK dan urea sebesar 18 hingga 20 persen dari harga eceran tertinggi (HET).
"Karena kami sudah cek satu-satu. Teman-teman kami turunkan tim mengecek, dan bukti-buktinya ada. Banyak yang mengeluh akhirnya kami turunkan tim silent ke lapangan cek langsung. Kami temukan langsung harganya, pembelian pupuk, buktinya kita ambil, kita simpan", ungkap Amran.
Kementerian Pertanian memperkirakan kerugian akibat praktik tersebut mencapai Rp600 miliar per tahun.
Jika dibiarkan selama satu dekade, total kerugian bagi petani bisa menembus angka Rp6 triliun.
Langkah tegas ini diambil sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya membersihkan sektor sarana produksi pertanian dari praktik yang merugikan petani.
Amran juga menegaskan bahwa pencabutan izin ini tidak akan mengganggu distribusi pupuk nasional karena stok dan jalur distribusi baru sudah diperhitungkan, khususnya menjelang masa puncak tanam pada Desember–Januari.
"Tapi (jika ada) yang menganggap bahwa mereka benar boleh menyampaikan klarifikasi kepada direksi (Pupuk Indonesia). Tetapi hari ini kita cabut, ini nggak boleh, nggak boleh terjadi. Ini permainan sudah lama", ujarnya.
Distribusi Baru dan Peran Kopdes Merah Putih
Kementan akan menggantikan kios-kios bermasalah dengan mitra baru yang lebih profesional dan berintegritas.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dalam sistem distribusi pupuk sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan sasaran.
Langkah ini merupakan bagian dari reformasi tata kelola pupuk subsidi agar penyalurannya benar-benar dirasakan oleh petani yang berhak.
Dengan sistem distribusi baru ini, pemerintah berharap kesejahteraan petani meningkat dan produktivitas pertanian nasional terdorong lebih kuat.
Saat ini, stok pupuk nasional mencapai 9,5 juta ton, dengan 5,9 juta ton di antaranya telah tersalurkan ke berbagai wilayah.
Pemerintah optimistis bahwa sistem distribusi pupuk yang diperbarui ini akan memperkuat ketahanan pangan nasional secara menyeluruh.
=
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Tria Dianti
