Pantau - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan bahwa pembangunan ulang Pondok Pesantren Al Khoziny menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin rasa aman dan nyaman bagi para santri.
Cak Imin menegaskan bahwa kewajiban pemerintah adalah memberikan perlindungan kepada generasi muda dalam menjalani proses pendidikan, termasuk menciptakan lingkungan belajar yang aman.
"Pertama, bagi pemerintah yang paling penting adalah perlindungan rasa aman, nyaman buat belajar itu kewajiban pemerintah. Itu wujud kehadiran pemerintah," ungkapnya.
Penegakan Hukum dan Perlindungan Santri Harus Sejalan
Menanggapi pendapat sebagian pihak yang menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada proses hukum terkait dugaan kelalaian dalam insiden di Ponpes tersebut, Cak Imin menyatakan bahwa proses hukum tetap harus berjalan, namun bantuan kepada santri tidak boleh tertunda.
"Anak-anak kita itu adalah generasi muda kita. Nah soal ada yang salah, kelalaian, itu proses yang lain yang silakan dilanjutkan, tapi bahwa ada fakta generasi-generasi kita sedang mengikuti pembelajaran yang harus terlindungi, itu makna kehadiran negara," jelasnya.
Ia menyampaikan bahwa penggunaan APBN diperlukan agar penanganan terhadap para korban dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.
Pesantren Dinilai Punya Peran Strategis dalam Masyarakat
Menjawab kritik yang mempertanyakan alasan pemerintah membantu pondok pesantren, Cak Imin menegaskan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sebagian besar belum pernah menerima bantuan dari negara.
"Teman-teman yang mengkritik pesantren kenapa kok dibantu, perlu dicatat pesantren adalah lembaga terbanyak yang tidak menerima bantuan dari pemerintah," ujarnya.
Cak Imin juga menyebut bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memberi perhatian besar terhadap pesantren yang telah tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sejak sebelum Indonesia merdeka.
Menurutnya, pesantren merupakan lembaga yang dibangun atas dasar swadaya dan gotong royong masyarakat, sehingga perlu dijaga dan didukung oleh negara.
"Mereka justru kekuatan yang harus dijaga oleh pemerintah pemandirian itu karena apa, inisiatif masyarakat amat sangat lebih penting dan amat sangat kita butuhkan," katanya.
Ia menambahkan bahwa peran negara adalah untuk memastikan agar kegiatan pendidikan masyarakat dapat berjalan aman dan tidak mengalami kejadian serupa di masa depan.
"Karena tentu saja anggaran negara amat sangat terbatas, (sehingga) inisiatif masyarakat untuk tumbuh dan berkembangnya penyelenggaraan pendidikan. (Dalam hal ini) tugas pemerintah menegakkan, menjaga, mengawal, dan mengawasi agar (hal yang tidak diinginkan) tidak terjadi lagi," tutupnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
