Pantau - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya optimalisasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025, Tito menyebutkan bahwa dua mesin utama pendorong pertumbuhan ekonomi adalah sektor swasta dan sektor pemerintahan.
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bisa melompat kalau dua mesin bergerak, yaitu mesin swasta serta mesin pemerintahan. Mesin pemerintahan adalah realisasi belanja yang harus dioptimalkan," ungkapnya.
Realisasi APBD Masih Belum Maksimal
Tito menjelaskan bahwa Kemendagri terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah.
"KamI lakukan monitoring terus-menerus setiap bulan, baik pendapatan maupun belanja," ia mengungkapkan.
Berdasarkan data, pada tahun 2024 realisasi pendapatan daerah mencapai 97,29 persen, sedangkan realisasi belanja sebesar 91,72 persen.
Namun hingga 30 September 2025, realisasi pendapatan baru mencapai 70,27 persen dan realisasi belanja hanya 56,07 persen.
Tito menyoroti masih adanya ketimpangan pengelolaan APBD antar daerah hingga 17 Oktober 2025.
Di sisi pendapatan, Kabupaten Sumbawa Barat bahkan mencatat realisasi 109,56 persen dan Kabupaten Tanah Laut sebesar 96,61 persen.
Namun masih terdapat daerah-daerah lain dengan capaian di bawah 50 persen.
Untuk belanja daerah, variasi antar wilayah juga cukup signifikan.
"Rata-rata pertumbuhan ekonominya baik kalau pendapatan tinggi, belanjanya tinggi. Tapi kalau pendapatannya tinggi, belanjanya rendah, pertumbuhan ekonominya relatif juga kurang," tegas Tito.
Hambatan Realisasi Belanja Daerah
Tito mengungkapkan bahwa masih banyak dana yang mengendap di rekening kas daerah.
Menurutnya, beberapa faktor penyebab lambatnya realisasi belanja di antaranya adalah proses lelang yang tertunda, sistem e-Katalog yang belum berjalan optimal, serta adanya pergantian kepala dinas yang menghambat pelaksanaan program.
Selain itu, penundaan pembayaran hingga akhir tahun dan keterlambatan dalam penyelesaian administrasi proyek juga menjadi faktor penghambat.
Ia meminta para kepala daerah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing agar berada di atas rata-rata nasional.
Tito juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan hasil agregat dari kinerja seluruh pemerintah daerah dan pusat.
- Penulis :
- Shila Glorya
