Pantau - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 menjadi Rp81,2 triliun, setelah adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.
Pemotongan DBH Jadi Alasan Penyesuaian
Pemotongan DBH yang dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengurangi jumlah dana dari semula Rp26 triliun menjadi hanya Rp11 triliun, atau berkurang sebesar Rp15 triliun.
"Setelah ada pengurangan DBH kita harus menyesuaikan diri," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin di Jakarta, Senin.
Sebelumnya, DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) APBD 2026 sebesar Rp95,3 triliun pada 13 Agustus 2025.
Namun setelah terbitnya PMK tentang pemotongan DBH, Banggar dan TAPD menyepakati perubahan angka APBD menjadi Rp81,2 triliun.
"Perubahan itu harus kita sepakati bersama," kata Khoirudin.
DPRD dan Pemprov DKI Bahas Ulang Anggaran
Khoirudin menjelaskan bahwa dengan adanya pemotongan tersebut, DPRD dan Pemprov DKI akan kembali membahas anggaran per komisi selama lima hari ke depan.
Ia juga menegaskan pentingnya kesepakatan bersama dalam perubahan ini, mengingat pembahasan anggaran per komisi telah dilakukan sebelumnya.
"Kami telah menyepakati adanya perubahan, adanya penyesuaian atas pengurangan DBH yang telah ada Keputusan Menteri Keuangan," ungkap Khoirudin.
Sebelumnya, Banggar DPRD DKI Jakarta dan TAPD menyepakati Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 sebesar Rp95,3 triliun.
"APBD kita ada kenaikan menjadi Rp95,351 triliun (dari APBD perubahan 2025 sebesar Rp91,8 triliun)," kata Khoirudin di Jakarta, Selasa (12/10).
Pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 oleh lima komisi DPRD DKI berlangsung sejak Selasa (5/8) hingga Senin (11/8).
Kesepakatan akhir terkait besaran APBD dilakukan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab).
- Penulis :
- Leon Weldrick
