Pantau - Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa hingga 20 Oktober 2025, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 36.773.520 penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut, penerima manfaat mencakup anak usia PAUD, siswa SD hingga SMA, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Lebih dari 12.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di seluruh Indonesia, menandakan komitmen pemerintah untuk memastikan Program MBG berjalan efektif dan merata,” ungkapnya, Selasa (21/10/2025).
Pemerataan Layanan dan Komitmen Pemerintah
Setiap SPPG berfungsi sebagai dapur komunitas yang mengolah serta menyalurkan makanan bergizi dengan standar keamanan dan higienitas ketat.
Dadan menjelaskan bahwa perluasan SPPG terus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah, terutama wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), agar seluruh masyarakat memiliki akses setara terhadap layanan gizi.
Program ini menjadi salah satu prioritas utama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menandai konsistensi pemerintah memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan gizi nasional.
“Program MBG adalah inisiatif yang paling berdampak karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan,” tutur Dadan.
Dorong Lapangan Kerja dan Ekonomi Lokal
Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program MBG juga menjadi penggerak ekonomi lokal dengan membuka lapangan kerja luas di berbagai daerah.
Ribuan tenaga kerja terserap di dapur SPPG, mulai dari juru masak, petugas distribusi, tenaga administrasi, hingga petugas kebersihan.
Selain itu, pelaku UMKM dan pemasok lokal ikut terlibat dalam rantai pasok bahan pangan, bumbu, pengemasan, dan logistik.
“Program MBG menumbuhkan ekosistem kewirausahaan baru karena melibatkan banyak pelaku usaha lokal yang sebelumnya tidak terlibat di sektor pangan,” jelas Dadan.
Program ini juga memicu pertumbuhan industri turunan, seperti produsen ompreng, alat makan, peralatan dapur, hingga rapid test untuk keamanan pangan. Industri tersebut kini menjadi bagian penting dari keberlanjutan ekosistem MBG di masa depan.
Pengawasan dan Transparansi Program
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat aspek regulasi, pembinaan, dan komunikasi publik agar pelaksanaan MBG tetap transparan dan akuntabel.
“BGN memastikan seluruh pelaksanaan program di lapangan berpedoman pada regulasi yang jelas dan memenuhi standar keamanan pangan,” katanya.
Khairul menambahkan, keterbukaan informasi publik juga dijaga untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program pemenuhan gizi nasional.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
