Gubernur Pramono Anung Janji Maksimalkan Dana Mengendap Rp14,6 Triliun untuk Pembangunan Jakarta

Pantau - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjanji akan memaksimalkan dana milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih mengendap di bank sebesar Rp14,6 triliun guna mempercepat pembangunan di ibu kota.

Dana Mengendap Akan Dioptimalkan untuk Gerakkan Ekonomi

Pramono menyatakan setuju dengan pandangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa dana pemerintah harus dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi. “Saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya, termasuk mudah-mudahan DKI Jakarta segera mendapatkan transfer dari pemerintah pusat untuk Bank Jakarta, seperti pembicaraan terakhir, yang rencananya Rp10 triliun. Pasti uang itu akan kami gunakan untuk membangun Jakarta secara baik,” ungkapnya.

Ia memastikan bahwa dana tersebut tidak akan dibiarkan menganggur, terutama setelah adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. “Uang-uang yang idle (menganggur), kalau untuk di Jakarta, pasti akan termanfaatkan, apalagi setelah adanya pemotongan DBH,” ujarnya.

Menurut Pramono, optimalisasi dana menjadi langkah penting untuk menjaga ruang fiskal DKI Jakarta agar tetap stabil dan produktif di tengah tantangan ekonomi yang dinamis.

Sorotan Menteri Keuangan Soal Dana Daerah Menganggur

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambatnya realisasi belanja pemerintah daerah yang menyebabkan dana sebesar Rp234 triliun masih mengendap di bank hingga akhir September 2025.

Dari total tersebut, DKI Jakarta menjadi daerah dengan simpanan terbesar, yakni mencapai Rp14,6 triliun.

Purbaya menjelaskan bahwa lambatnya penyerapan anggaran bukan disebabkan oleh kurangnya dana, tetapi karena keterlambatan eksekusi di daerah. “Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang menganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” tegasnya.

Ia mengingatkan pemerintah daerah agar mempercepat belanja supaya uang tersebut benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.